Tugu Pratama siap bayar klaim asuransi Lion Air JT-610

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menjamin Lion Air Group atas pembayaran klaim asuransi korban kecelakaan pada pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10).

“Kami sebagai perusahaan asuransi siap membayarkan kewajiban klaim kepada ahli waris dan pihak tertanggung Lion Air Group,” kata Indra Baruna, Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dalam siaran persnya, Senin (5/11).

Terkait proses pencairan klaim, Indra menegaskan, kewajiban dan komitmen asuransi Tugu Pratama adalah untuk menyelesaikan klaim dengan cepat. Saat ini Asuransi Tugu Pratama sudah siap untuk mencairkan klaim bagi korban pesawat Lion JT-610.

 

Koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pihak yang berkepentingan menjadi prasyarat atas kecepatan proses tersebut.

Menurut Indra SBOBET, Tugu Pratama akan membayar nilai klaim sesuai peraturan yang diatur dalam perjanjian polis dan  juga mengacu Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara pasal 3 (a). “Yaitu jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1,25 miliar per penumpang,” jelas Indra.

Kerjasama Asuransi Tugu Pratama dan Lion Air Group mencakup beberapa jenis proteksi asuransi secara menyeluruh, baik pesawat, penumpang maupun air crew.
“Kami pasti dan segera membayarkan klaim asuransi pesawat Lion Air JT-610,” jelas Indra.

Banyak masalah di perusahaan asuransi, OJK perketat pengawasan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Belum selesai masalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera melakukan restrukturisasi kewajibannya, baru-baru ini perusahaan asuransi plat merah Jiwasraya menambah deretan masalah di industri keuangan non-bank.

Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengatakan, Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera melalui sidang luar biasa telah mengangkat direksi baru untuk menggantikan pengelola statuter.

“Pengelola Statuter sudah ditarik, tidak bertugas lagi. Karena sudah ada manajemen baru Bumiputera yang aktif,” katanya saat ditemui di Gedung DPR, Senin (30/10).

Menanggapi kesulitan likuiditas yang dialami oleh perusahaan asuransi Jiwasraya yang menyebabkan penundaan pembayaran polis jatuh tempo kanal bancassurance pada bulan Oktober, Riswinandi tak banyak berkomentar.

Ia hanya mengatakan jika saat ini OJK sbobet indonesia tengah menunggu hasil audit imvestigasi BPK. Pun begitu perihal kondisi Risk Based Capital (RBC) Jiwasraya dikabarkan berada di bawah standar otoritas.

“RBC Jiwasraya baru terlihat setelah audit investigasi dilakukan. Yang pasti RBC Jiwasraya di awal tahun masih dalam standar otoritas,” tuturnya.

Berkaitan dengan rentetan masalah industri perasuransian ini, Riswinandi mengatakan, OJK akan meningkatkan pengawasan pada industri keuangan non-bank. Salah satunya dengan cara adopsi pengawasan sebagaimana yang telah dijalankan pada perbankan.

“Selama ini pengawasan IKNB dianggap masih belum optimal seperti yang dilakukan perbankan, jadi kita mencoba meng-adopt sistem pengawasan perbankan ke dalam pengawasan industri Non-Bank,” terangnya.

Riswinandi kemudian mencontohkan adopsi pengawasan tersebut diantaranya meliputi mekanisme pengawasan seperti; melakukan audit dan audit insurance.

“Ini proyek yang berkesinambungan Jadi bertahap, untuk apa yang bisa kita implementasikan kita lakukan,” pungkasnya.

Bank BTN akan segera rampungkan akuisisi manajer investasi milik PNM

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN, anggota indeks Kompas100 ini) akan segera merampungkan akuisisi perusahaan manajer investasi. Bank ini akan mengakuisisi PNM Investment Management (PNM IM) yakni anak perusahaan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Direktur Strategi, Risiko dan Kepatuhan BTN Mahelan Prabantarikso mengatakan, penyertaan modal dalam manajer investasi tersebut akan segera diselesaikan maksimal semester I ini.

Semula, BTN menargetkan akuisisi tersebut akan rampung pada kuartal I lalu. “Akuisisi belum rampung karena proses yang agak memakan waktu yaitu terkait valuasi dan negosiasi hasil valuasi. Target penyertaan dalam MI akan segera diselesaikan maksimal semester satu 2019. ” ungkap Mahelan pada kontan.co.id, Rabu (17/4).

Bank pelat merah ini ingin mencaplok perusahaan manajer investasi guna menggarap potensi pendanaan jangka panjang setelah Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) beroperasi.

Seperti diketahui, Bank BTN berencana mengakuisisi dua perusahaan keuangan tahun ini. Perseroan telah menyiapkan dana sekitar Rp 6,7 triliun untuk ekspansi anorganik tersebut. Selain manajer investasi, BTN juga akan mengakuisisi asuransi jiwa.

Sama seperti target akuisisi manajer investasi itu, BTN juga menargetkan akuisisi asuransi itu akan rampung di semester I ini. Adapun rencana akuisisi asuransi jiwa yang akan dilakukan BTN telah mengerucut pada satu perusahaan. Hanya saja, Mahelan tidak bersedia menyebutkan asuransi yang sedang dibidik.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk
Editor: Tendi
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk
Editor: Tendi
Video Pilihan

Kasus kredit fiktif, ini penjelasan Panin Syariah soal suntikan modal induk

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) membantah pihaknya akan dapat suntikan modal dari induk yakni PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) senilai Rp 1,3 triliun terkait kasus kredit fiktif yang menjerat mantan Direktur Utamanya berinisial DH.

Dalam keterangan resminya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) Corporate Secretary Panin Syariah Fathoni mengungkapkan, setoran tersebut telah berlaku efektif dan rampung pada 2018.

“Perseroan telah melakukan corporate action berupa PUT-HMETD pada 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan,” tulis Fathoni.

Sebelumnya, kepada Kontan.co.id Direktur Utama Panin Syariah Herwidayatmo mengatakan akibat kasus kredit fiktif tersebut, Panin mesti menambal modal saham ke Panin Syariah hingga Rp 1,3 triliun.

Terkait kasus kredit fiktif, DH telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian pada 20 Desember 2018, dan ditahan pada 22 Maret 2018. DH diduga memberikan pembiayaan kepada debitur yang tidak layak sepanjang periode 2012-2014.

Ia diduga melanggar pasal 63 ayat 1 dan Pasal 63 ayat 2b UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 378 KUHP, Pasal 374 KUHP, dan Pasal 3, Pasal 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Terkait masalah ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus, termasuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap Panin Syariah.

“Terkait proses hukum yang telah berlangsung, kami menghormati proses dari pihak berwajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami tentunya akan terus melakukan fungsi pengawasan, dan menekankan manajemen agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola manajemen risikonya,” kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot kepada Kontan.co.id.

Tahun lalu, Panin Syariah berhasil meraup laba bersih senilai Rp 20,70 miliar. Capaian tersebut jauh meningkat dibandingkan 2017, sebab perseroan justru mencatat rugi bersih mencapai Rp 969,85 miliar.

Laba bersih diperoleh lantaran berhasil mengurangi beban operasional yang sangat signifikan. Pada 2018 beban operasional Panin Syariah mencapai Rp 201,45 miliar. Sementara pada 2017, nilainya mencapai Rp 1,27 triliun. Sumbangan terbesar beban operasional pada 2017 berasal dari kerugian penurunan nilai aset keuangan mencapai Rp 1 triliun.

Di sisi lain, modal Panin Syariah juga bertambah gemuk pada 2018 yang mencapai Rp 1,54 triliun. Tumbuh lebih dari dua kali lipat dibandingkan modal pada 2017 senilai Rp 691,28 miliar. 
Sementara fungsi intermediasi bank sejatinya tumbuh tak signifikan. Pada 2018, Panin Syariah berhasil menyalurkan pembiayaan Rp 5,67 triliun. Cuma tumbuh 2,16% (yoy) dibandingkan 2017 senilai Rp 5,55 triliun.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang justru anjlok. Pada 2018 Panin Syariah berhasil menghimpun DPK Rp 6,90 triliun, turun -8,24% (yoy) dibandingkan 2017 senilai Rp 7,52 triliun.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Herlina Kartika
Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Baru tiga bulan, BNI sudah salurkan 30% plafon KUR

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dalam tiga bulan terakhir semakin gencar menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR).

Kepala Divisi Bisnis Kecil BNI Bambang Setyatmojo mengungkap sampai Maret 2019 pihaknya sudah menyalurkan KUR sebanyak Rp 4,8 triliun atau 30% dari alokasi pemerintah tahun 2019 sebesar Rp 16 triliun.

“KUR berhasil disalurkan kepada 55 ribu lebih UMKM. Dari jumlah itu 25% masuk ke sektor produksi,” katanya kepada Kontan.co.id, Senin (15/4).

Ia mengakui, BNI kini semakin fokus mendongkrak kredit ke sektor produksi, salah satu caranya yakni meningkatkan kecepatan dan kualitas penyaluran sekaligus memperketat mitigasi.

Strategi lain yang tengah digarap oleh BNI antara lain dengan menggarap kluster komoditas pertanian unggulan. Tak hanya itu, bank bersandi bursa BBNI ini juga kerap melakukan kerjasama dengan mitra korporasi BNI.

Sekaligus dengan melakukan sinergi dengan BUMN pangan diantaranya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa produksi.

“Tahun ini sektor produksi harus 60%. Kami terus berupaya juga dengan melakukan pembenahan data internal,” sambungnya.

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Yudho Winarto
Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Integrasi sistem Alipay dan WeChat terkendala

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kedatangan dua dompet digital asal China, yaitu Alipay, dan WeChat ke Indonesia tak semudah yang dikira. Beberapa Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 4 yang bekerjasama mengungkapkan kendalanya.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Santoso Liem bilang kendala ditemukan lantaran Alipay dan WeChat platform pembayaran yang berbeda dibandingkan yang dikembangkan di Indonesia. Terutama terkait pembayaran menggunakan quick response code (QR Code).

“Platfrom QR Code mereka berbeda karena berbasis customer presented mode (CPM), sementara yang dikembangkan di Indonesia basisnya merchant presented mode (MPM),” kata Santoso kepada Kontan.co.id, Kamis (11/4).

Santoso menjelaskan, melalui CPM kode QR Code tidak dihasilkan oleh merchant, melainkan dihasilkan oleh ponsel milik pelanggan. Sehingga merchant yang mesti memindai QR Code milik pelanggan.

Sebaliknya, dengan sistem berbasis MPM, QR Code dimiliki oleh merchant, sehingga untuk transaksi pelanggan yang mesti memindai kode tersebut.

“Makanya kami butuh waktu karena teknologi mereka sudah lebih advance. Meski di sisi lain sebenarnya sistem MPM sebenarnya lebih praktis, karena yang diurus merchant dengan jumlah yang relatif lebih sedikit dibandingkan customer,” jelas Santoso.

Santoso menambahkan, saat ini Perseroan juga tengah merampungkan kajian teknis untuk segera melakukan uji coba. Targetnya, BCA dapat mulai mengimplementasikan satu dompet digital ini pada awal September 2019.

Kendala serupa, sebelumnya juga diungkapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BBRI). Direktur konsumer BBRI, Handayani bilang kendala terjadi akibat perbedaan format pesan digital milik Alipay dengan yang dimiliki perseroan.

“Ini sistem baru, dengan format message yang dimiliki juga sangat berbeda sekail dengan yang kami biasa gunakan misalnya dengan Visa, Mastercard, atau JCB,” kata Handayani.

Handayani menjelaskan, kelak transaksi Alipay dapat digunakan di mesin Electronic Data Capture (EDC) yang menghasilkan dynamic QR Code untuk kemudian dipindai oleh pelanggan.

Selain soal teknis, Handayani bilang saat ini perseroan juga tengah melakukan kajian terkait settlement proceess dan dispute resolutiun. Jika rampung, BRI siap untuk melakukan penetration test.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga kini tengah merampungkan standar QR Code bertajuk QR Code Indonesian Standard (QRIS). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko bilang QRIS sendiri disusun dengan basis sistem MPM.

“Untuk transaksi domestik QRIS akan menggunakan MPM. Sedangkan untuk transaksi cross border kita akan menunggu uji coba tahap kedua yang tengah berlangsung,” katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (12/4).

Sehingga, untuk bertransaksi di Indonesia, Alipay dan WeChat mesti mengikuti QRIS. Bank Indonesia sendiri telah berkomunikasi terkait hal ini, dan baik Alipay, maupun WeChat telah menyatakan kesediaannya menyesuaikan dengan QRIS.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Yoyok
Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Bank besar nikmati cuan, bank kecil gigit jari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tahun lalu jadi tolak balik industri perbankan lantaran dalam beberapa tahun sebelumnya pertumbuhannya stagnan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang 2018 laba industri perbankan mencapai Rp 150,01 triliun. Tumbuh 14,37% (yoy) dibandingkan 2017 dengan capaian laba senilai Rp 131,15 triliun.

Sayangnya, cuan besar cuma dinikmati bank besar yang masuk kelas Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 4. bank kecil di kelas BUKU 1, dan BUKU 2 justru banyak yang mencatat kerugian. Bahkan di kelas BUKU 3 pun beberapa anggotanya mengalami penurunan laba.

Di kelas BUKU 1 misalnya ada PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) yang sepanjang 2018 lalu mencatat rugi bersih mencapai Rp 136,98 miliar. Padahal pada 2017 bank yang baru diakuisisi akulaku ini masih meraih laba bersih senilai Rp 14,42 miliar.

Dalam keterangan resminya ke Bursa Efek Indonesia, perseroan menyatakan kerugian yang dicatatkan perseroan disebabkan akibat koreksi atas kekurangan cadangan kerugian penambahan nilai (CKPN).

Misalnya koreksi audit atas kekurangan pembentukan CKPN individual dari debitur Altamoda Group sebesar Rp 141,66 miliar, pembentukan CKPN kolektif senilai Rp 26,35 miliar, dan pembentukan CKPN tagihan asuransi senilai Rp 6,88 miliar.

”Tahun lalu, kami mencadangkan CKPN sangat besar sebagai akibat peningkatan NPL (non performing loan),” kata Direktur Utama Bank Yudha Bhakti Denny Mahmuradi kepada Kontan.co.id, Selasa (9/4).

Meski demikian, dilihat dari laporan keuangan, sejatinya kinerja perseroan tahun lalu memang tak memuaskan. Pendapatan bunga bersih perseroan misalnya turun  minus 5,85% (yoy) menjadi Rp 269,10 miliar pada akhir 2018. Di lain sisi, beban operasional non bunga perseroan juga meningkat 52,93% (yoy) menjadi Rp 407,62 miliar.

Kinerja ini juga disebabkan dari fungsi intermediasi perseroan yang tak cemerlang. Sepanjang 2018 lalu menyalurkan kredit senilai Rp 3,94 triliun. Tumbuh tak sampai 1% dari realisasi pada 2017 senilai Rp 3,91 triliun.

Realisasi kredit ini juga makin diperparah dengan membengkakny NPL. Pada 2018 NPL gross mencapai minus 15,75%, dan NPL nett mencapai 9,92%. Padahal pada 2017 NPL gross perseroan mencapai 4,98%, dan NPL net di level 2,07%. Rasio keuangan perseroan lainnya juga ikutan anjlok. return of asset (RoA) berada di level -2,83%, return of equity (RoE) di level -22,73%.

“Tahun ini dengan adanya penguatan permodalan dari strategic investor, serta penguatan digitalisasi dan transformasi bisnis kami optimistis kinerja akan membaik,” sambung Denny.

BUKU 1 lainnya yang gagal cuan tahun lalu adalah PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS). Sepanjang 2018 perseroan mencetak rugi bersih senilai Rp 100,13 miliar. Lebih besar 31,26% (yoy) dibandingkan rugi pada 2017 senilai Rp 76,25 miliar.

Sementara secara umum, dari catatan Otoritas, kelas BUKU 1 pada 2018 lalu cuma meraih laba sebesar Rp 700 miliar. Tumbuh negatif minus 2,28% (yoy) dibandingkan laba 2017 senilai Rp 716 miliar.

Sedangkan di kelas BUKU 2, laba anjlok lebih dalam. Sepanjang 2018 BUKU 32 meraih laba Rp 9,18 triliun. Dengan pertumbuhan -10,72% (yoy) dibandingkan 2017 senilai Rp 10,28 triliun.

PT Bank J Trust Indonesia Tbk (BCIC) jadi contoh BUKU 2 yang gagal cuan tahun lalu. Eks Bank Century ini tahun lalu mencatatkan rugi bersih Rp 401,10 miliar. padahal pada 2017 perseroan masih dapat laba bersih senilai Rp 112,98 miliar. Sayangnya, petinggi J Trust enggan memberikan komentar terkait anjloknya kinerja perseroan.

“Nanti akan ada jawaban dari Corporate Secretary kami,” kata Direktur Bank J Trust Helmi Hidayat saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Selasa (9/4). Sementara Corporate Secretary Rudyanto Gunawan hingga berita turun belum merespon pertanyaan yang Kontan.co.id berikan.

Anjloknya laba perseroan disebabkan dari menurunnya pendapatan bunga bersih. Sepanjang 2018, Bank J Trust cuma berhasil meraih pendapatan bunga bersih Rp 391,54 miliar. Anjlok -19,03% (yoy) dibandingkan 2017 senilai Rp 483,60 miliar.

Di sisi lain beban operasional non bunga perseroan justru membengkak menjadi Rp 696,71 miliar. Melonjak 87,98% (yoy) dibandingkan 2017 senilai Rp 370,61 miliar. Realisasi kredit perseroan juga tak tumbuh pesat, hanya 5,35% (yoy) senilai Rp 649,13 miliar.

Kinerja kredit ini juga diperparah dengan melonjaknya NPL gross menjadi 4,59% pada 2018, sementara pada 2017 rasionya berada di level 4,32%. Sementara NPL nett justru membengkak parah menjadi 4,26%. Padahal, pada 2017 rasionya masih mencapai 2,94%.

Kegiatan penghimpunan DPK perseroan juga naik cuma 2,66% (yoy) menjadi Rp 13,24 triliun akhir 2018 lalu. Sementara beberapa rasio keuangan perseroan juga ikut menurun. RoA yang menjadi -2,25% dari 0,73%. RoE menjadi -29,13% dari 8,09%, dan NIM menjadi 2,28% dari sebelumnya 2,41%.

Laba Menurun

Jika di kelas BUKU 1, dan BUKU 2 beberapa bank mencatat kerugian, di kelas BUKU 3 sebenarnya masih mencatat laba, namun pada 2018 lalu cuan beberapa BUKU 3 menurun. PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BBTN), anggota indeks Kompas100, dan PT Bank Mayapada Tbk (MAYA) misalnya.

tahun lalu laba BTN menciut menjadi Rp 2,80 triliun, atau merosot 7,25% (yoy) dibandingkan laba 2017 senilai Rp3,02 triliun. Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan, turunnya laba BTN disebabkan dari penambahan cadangan kerugian nilai (CKPN) guna memenuhi ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 71.

“Penyebab utama penurunan laba berasal dari pembentukan CKPN kami yang naik hingga 93,8% (yoy),” kata Iman kepada Kontan.co.id belum lama ini.

Tahun lalu, BTN mengalokasikan tambahan CKPN hingga Rp 1,7 triliun. Nah, tambahan alokasi CKPN sudah dilakukan BTN sejak 2014 sebesar Rp 776,9 miliar, 2015 sebesar Rp 901,3 miliar, 2016 senilai Rp 707,6 miliar, dan 2017 sebesar Rp 884,4 miliar.

Iman menambahkan, penurunan laba juga lantaran tergerusnya marjin bunga bersih BTN sebesar 44 basis poin (bps). Pada 2018, BTN meraih marjin sebesar 4,32%, lebih rendah dibandingkan 2017 sebesar 4,76%.

Hal serupa juga turut terjadi di Mayapada. Tahun lalu perseroan cuma meriah laba bersih senilai Rp 437,41 miliar. Turun hingga -35,23% (yoy) dibandingkan laba 2017 senilai Rp 675,40 miliar. Direktur Utama Hariyono Tjahrijadi bilang merosotnya laba perseroan turut disebabkan juga akibat pemenuhan CKPN guna menyesuaikan PSAK 71.

“Akhir 2018 kami menambah CKPN sebesar Rp 500 miliar, karena mulai tahun depan sudah akan implementasi PSAK 71, dan tahun ini pun akan kami akan tambah CKPN lagi,” Kata Direktur Utama Mayapada Hariyono Tjahriyadi kepada Kontan.co.id.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Noverius Laoli
Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Noverius Laoli
Video Pilihan

Bank-bank besar merajai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank-bank besar yang masuk kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV merajai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari 10 emiten dengan market cap terbesar, empat bank BUKU IV masuk dalam daftar tersebut.

Bahkan dua bank yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA, anggota indeks Kompas100) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI, anggota indeks Kompas100) berada di urutan teratas emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar.

BBCA tetap di urutan pertama dengan market cap Rp 672 triliun per Jumat (5/4). Kapitalisasi pasar BBCA mengambil porsi 9,1% dari total market cap bursa yang sebesar Rp 7.363 triliun.

Menyusul BBRI diperingkat kedua dengan kapitalisasi pasar Rp 520 triliun atau 7,1% dari total market cap.

Dua bank lain yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI, anggota indeks Kompas100) berada diperingkat enam dengan market cap Rp 349 triliun. Serta PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI, anggota indeks Kompas100) yang memiliki kapitalisasi pasar Rp 178 triliun diposisi delapan.

Kalau ditotal, empat bank besar tersebut memiliki kapitalisasi pasar senilai Rp 1.719 triliun. Jumlah itu setara 23,35% total kapitalisasi pasar bursa. 

Secara total 10 emiten dengan market cap terbesar memiliki nilai pasar Rp 3.493 triliun. Nilai ini setara dengan 47,4% total kapitalisasi pasar di BEI.

Berikut 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar per Jumat (5/4):

10 Emiten Penguasa Kapitalisasi Pasar
Kode Market Cap (Rp triliun) Porsi dari Total Market Cap
BBCA 672 9,10%
BBRI 520 7,10%
HMSP 433 5,90%
TLKM 401 5,40%
UNVR 374 5,10%
BMRI 349 4,70%
ASII 308 4,20%
BBNI 178 2,40%
GGRM 153 2,10%
ICBP 105 1,40%
Total 3.493 47,40%

Sumber: Statistik Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan

Ini kata OJK soal nasib saham ANZ di Bank Panin

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pihak pengawas perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan ada dua opsi bagi bank Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) untuk melakukan divestasi saham di PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin). 

Rencana tersebut memang sudah digaungkan oleh pihak ANZ sejak tahun 2013 silam, sebagai langkah untuk memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal bank (single presence policy/SPP) lantaran ANZ juga memiliki 99% saham di PT Bank ANZ Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan kedua opsi tersebut yaitu menjadi pemegang saham pengendali atau melepas kepemilikan saham di Bank Panin.

Asal tahu saja, status ANZ sampai saat ini masih menjadi pengendali perusahaan dengan porsi kepemilikan saham lebih dari 25%. Mengutip laman resmi perusahaan, saat ini porsi saham ANZ di Bank Panin saat ini sebesar 38,82%. Sementara sisanya sebesar 46,04% dimiliki oleh PT Panin Financial Tbk dan publik sebesar 15,14%.

“Opsinya dua, menjadi pemegang saham pengendali (PSP) atau jual kepada orang lain atau pada Panin. Mereka bisa milih,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (2/4).

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Panin Herwidayatmo menjelaskan kalau pihaknya siap melakukan proses pelepasan saham ANZ di perseroan. Namun, menurut pengakuannya hingga kini pihak ANZ belum memberi arahan. “OJK aturannya jelas kalau ingin pengendali ya di atas 25%, tapi mereka (ANZ) kan ingin menurunkan dari 38%,” ujarnya dalam pemberitaan Kontan.co.id (5/3).

Lebih lanjut ia mengatakan seluruh kewenangan perubahan porsi saham ANZ tersebut berada di tangan OJK. Dus, Herwid sapaan akrab Herwidayatmo ini tak bisa menjelaskan secara rinci mengenai rencana tersebut.

“Kalau mereka (ANZ) minta waktu lagi, ya itu kewenangan OJK mau memberikan waktu sampai kapan. Kalau kami sudah siap jika memang harus begitu,” terangnya.

Sementara mengenai proses pelepasan saham dan rencana calon investor yang sudah mendekati Bank Panin. Ia memilih untuk tidak banyak berkomentar. “Ini bukan di tangan kami, tapi di tangan ANZ. Kalau mereka yang melakukan tapi yang mengumumkan kami tidak pantas,” sambungnya.

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Tendi
Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Tendi
Video Pilihan

BRI Syariah teken kerja sama dengan Al Rajhi Bank Malaysia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) menandatangani MoU dengan Al Rajhi Bank Malaysia. Kerja sama ini dilakukan guna memudahkan calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia dalam melakukan transaksi keuangan.

Direktur Utama BRI Syariah Moch. Hadi Santoso bilang kerja sama ini akan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan industri haji dan umrah karena menggunakan sistem Islamic Payment Gateway yang terhubung langsung ke Al Rajhi.

“Nantinya transaksi pengiriman uang dan valuta asing dari nasabah BRIsyariah di Indonesia kepada nasabah Al Rajhi dan Riyadh Bank di Arab Saudi terlaksana lebih cepat, yang biasanya dengan sarana swift bisa memakan waktu dua hari,” kata Hadi dalam keterangan resmi, Sabtu (30/3).

Sementara itu Chief Operating Officer Al Rajhi Bank Malaysia Zarir Mohd Rawi mengatakan dengan kerja sama ini, pelaku industri haji dan umrah di Indonesia juga dapat melakukan transaksi keuangan seperti pengiriman uang dan vauta asing dengan harga yang kompetitif.

Sepanjang 2018 lalu, BRI Syariah telah menghimpun nasabah haji sebanyak 731.030. Tumbuh 39% (yoy) dibandingkan 2017 dengan rekening sebanyak 525.900. Di sisi lain, untuk makin memudahkan bertransaksi, tahun ini BRIS juga telah melayani pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui BRIS Online.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Wahyu Rahmawati
Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Wahyu Rahmawati
Video Pilihan

OJK catat NPL fintech pada Februari 2019 sebesar 3,1%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan penyaluran pinjaman fintech peer to peer lending hingga Februari 2019 tumbuh sangat pesat. Kendati demikian, OJK juga mencatat rasio pinjaman bermasalah atau non performing loan (NPL) dari 99 fintech lending terdaftar sudah berada di kisaran 3%. Dimana pada Februari 2019 rasio pinjaman macet lebih dari 90 hari sebesar 3,18%. Sedangkan untuk rasio pinjaman kurang lancar dari 30 hari hingga 90 hari di 3,17%.

Yohanes Santoso Wibowo, Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut total outstanding P2P lending senilai Rp 7,05 triliun. Nilai ini tumbuh 605% year on year atau yoy dari posisi Februari 2018 senilai Rp 1 triliun.

“Itu juga harus diwaspadai karena NPLnya 3,18%, kredit kurang lancar 3,17% kalau dijumlahkan sudah 6,3%. Risiko perusahaan fintech lebih tinggi dari bank. Ini yang harus diwaspadai,” ujar Yohanes di Jakarta Kamis (28/3).

Kendati demikan beberapa pemain P2P lending mengaku mampu menekan NPL. PT Investree Radhika Jaya misalnya mengaku masih mampu menekan NPL di bawah 0,5%. Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi menyatakan hingga minggu pertama Maret 2019 pihaknya sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 2,1 triliun. Sepanjang 2019, Adrian menargetkan pertumbuhan pembiayaan sebesar Rp 2,5 triliun.

“Menurut kita pertumbuhan tahun ini bisa mencapai Rp 2,5 triliun. NPLnya sekarang masih 0,00 sekian persen. NPL nya masih bisa kita jaga. Karena kita mainnya lebih aman, karena menggunakan model supply chain,” jelas Adrian kepada Kontan.co.id beberapa waktu lalu.

Ia mengaku dari sisi peminjam atau borrower, Investree menyalurkan 80% ke supply chain dan sisanya ke pada peminjam ritel ritel. Sedangkan untuk peminjam ritel merupakan pelaku UMKM yang bermitra dengan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada.

“Kami selalu selektif dalam menganalisis calon peminjam melalui proses mitigasi risiko dengan seksama,” kata Adrian. 

Salah satu cara untuk meminimalisir risiko tersebut adalah dengan menggunakan analisis, seleksi dan persetujuan berdasarkan sistem credit scoring.

Setelah dana lender dicairkan kepada borrower, Investree juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan terhadap dana yang diberikan, repayment pun dapat dilaksanakan tepat waktu.

Begitupun dengan PT Lunaria Annua Teknologi sebagai pemegang merek perusahaan peer to peer lending Koinworks menyatakan pada akhir 2018 lalu mencatatkan NPL di posisi 0,44% dengan total pinjaman Rp 700 miliar.

“NPL di Februari belum ada pergerakan yang berarti,”ujar Chief Executive Officer and Co-Founder Koinworks Benedicto Haryono kepada Kontan.co.id.

Benedicto menyebut sepanjang 2019 ini pihaknya membidik penyaluran pinjaman senilai Rp 2,2 triliun-Rp 2,3 triliun . Chief of Marketing Officer Koinworks Jonathan Bryan menyebut tahun ini pihaknya menargetkan dapat menekan NPL di bawah 1%.

Agar dapat mencapai target tersebut, Jonathan bilang pihaknya sebelum memberikan pinjaman selalu memberikan penilaian terhadap risiko kredit yang ketat menggunakan teknologi. Tujuannya agar pinjaman yang diberikan tidak lancar atau macet.

“Makanya data yang kita ambil berbeda dengan data collection-nya perbankan. Di kita kan tidak ada agunan, kiat ambil dari transaksi, growth, dan busines online mereka,” jelas Jonathan.

Koinworks saat ini telah memberikan pinjaman kepada 6.000 peminjam (borrower) dari 150.000 orang pengguna terdaftar. Benedicto menyebut 50%-60% peminjam kembali melakukan peminjaman di Koinworks. Hal ini dikarenakan 80% peminjam Koinworks belum pernah memindah ke industri keuangan.

Selain itu, Koinworks ingin mengeser segmen pemberi pinjaman atau lender dari ritel ke institusi. Saat ini Koin Koinworks memiliki 120.000 pemberi pinjaman. Namun hanya ada lima institusi yang terdiri dari bank, multifinance, dan fund management baik dalam maupun luar negeri.

Benedicto ingin sepanjang tahun ini pihaknya memperluas kerjasama dengan institusi. Tujuannya agar secara nominal pemberi dana dari institusi bisa bertambah dari 15% saat ini menjadi 50% dari seluruh pendanaan di penghujung 2019.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika
Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Bank Banten (BEKS) right Issue Rp 600 miliar, Bank BRI jadi standby buyer?

KONTAN.CO.ID – SERANG. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) terus berupaya memperbaiki kinerjanya. Maklum, sejak diakuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten pada 2016 ini, perseroan yang sebelumnya bernama PT Bank Pundi ini belum pernah meraih laba.

Guna menambah modal, tahun ini perseroan akan menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atawa right issue dengan nilai mencapai Rp 600 miliar.

Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa bilang, dari nilai right issue tersebut, Pemprov melalui PT Banten Global Development yang mengempit 51% kepemilikan saham akan mengempit menjadi akan mengeksekusi Rp 309 miliar.

“Nilai tersebut dari APBD-P 2018 senilai Rp 175 miliar, dan APBD 2019 senilai Rp 131 miliar. Sementara sisanya akan diambil oleh mitra strategis kami,” kata Fahmi usai RUPST di Serang, Senin (25/3).

Aksi korporasi ini sendiri diperkirakan Fahmi baru akan dilaksanakan perseroan pada akhir tahun ini. Nah, kabarnya salah satu mitra strategis yang disebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

“Intinya saat ini kami sedang proses denga mitra strategis. Nanti kalau jadi pun kami pasti akan lakukan RUPS lagi,” lanjut Fahmi.

Sementara dalam kesempatan yang sama Plt Komisaris Utama Bank Banten Media Warman membenarkan pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan bank terbesar di Indonesia tersebut.

“Sekarang proses negosiasi sedang berlangsung, dan bukan hanya dengan BRI adan mitra strategis yang lain. Dan sekarang sudah urusannya antara Pemprov dengan BRI. Terakhir kami semua sudah bertemu di OJK dan sudah ada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian,” kata Media dalam kesempatan yang sama.

Sayangnya, Kontan.co.id belum mendapatkan konfirmasi dari BRI. Direktur Utama dari emiten anggota indeks Kompas100 ini, Suprajarto, belum menjawab pertanyaan yang dikirim Kontan.co.id.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Tendi

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Tendi
Video Pilihan

Kinerja keuangan Bank DKI menunjukkan tren yang positif

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menutup tahun 2018, kinerja keuangan Bank DKI menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan Bank DKI mencatatkan kinerja penyaluran kredit cukup menggembirakan sepanjang tahun 2018. Kredit bank daerah ini mencapai Rp34,7 triliun, tumbuh 27,9% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut berada jauh di atas pertumbuhan rata-rata perbankan nasional yang tercatat sebesar 12,9% di tahun 2018.

Direktur Keuangan Bank DKI, Sigit Prastowo mengatakan, secara umum, Bank DKI mampu mencatatkan pencapaian kinerja yang baik sesuai dengan yang diharapkan tahun lalu.

Peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan terutama difokuskan kepada segmen Mikro yang meningkat cukup signifikan di tahun 2018 sebesar 49,7%.

Di tengah laju pertumbuhan kredit tersebut, kualitas aset yang dimiliki juga dapat terjaga dengan baik. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross dan NPL Nett di tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar 2,7% dan 1,6% dari sebelumnya sebesar 3,8% dan 2,3% di tahun 2017.

“Pencapaian tersebut tentunya merupakan hasil dari berbagai upaya-upaya perbaikan yang dilakukan di sepanjang tahun 2018.” kata Sigit dalam keterangan resminya yang dikutip Jumat (22/3).

Sementara dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Bank DKI tahun lalu mencapai Rp 37,3 triliun yang didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar 34,4%.

Dalam menghimpun DPK tahun lalu, bank ini mengutamakan optimalisasi fungsi intermediasi dengan meningkatkan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada titik yang optimal, sehingga menjaga tingkat profitabilitas

Sigit bilang, pihaknya akan terus mendorong peningkatan dana murah baik tabungan dan giro dalam melakukan aktivitas penghimpunan DPK.

Adapun total aset Bank DKI tercatat sebesar Rp53,0 triliun atau meningkat 3,1% dari Rp51,4 triliun di tahun 2017. Pencapaian total aset tersebut didukung dengan perbaikan struktur pendanaan serta optimalisasi dana yang dimiliki sehingga mendorong peningkatan laba bersih tahun 2018.

Dari pertumbuhan bisnis tersebut, Bank DKI berhasil membukukan laba bersih Rp 800,3 miliar atau meningkat 12,4% dibandingkan laba bersih pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 712,2 miliar.

Pencapaian laba bersih tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan operasional bank yang didominasi oleh pertumbuhan fee based income sebesar 26,2% seiring dengan peningkatan aktivitas produk dan layanan yang terjadi di sepanjang tahun 2018.

Bank DKI juga turut mendukung berbagai program kerja Pemprov DKI Jakarta di antaranya adalah dengan mendukung penyaluran bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Pekerja Jakarta.

Semangat mendorong perekonomian daerah yang berkelanjutan juga diwujudkan melalui penyediaan akses layanan keuangan melalui program literasi keuangan laku pandai yang telah di launching di kepulauan seribu.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk
Editor: Yudho Winarto
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Hindari skimming, Bank Mandiri yakin migrasi 50% kartu debit berchip rampung November

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perbankan tahun ini bakal mengejar target migrasi kartu debit dengan teknologi chip hingga 50% dari total kartu yang beredar. PT Bank Mandiri Tbk menyatakan optimis dapat mengejar target ini pada November 2019. 

Hal ini berdasarkan surat edaran Bank Indonesia (BI) No.17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015, implementasi standar nasional teknologi chip kartu debit ditargetkan sudah 100% pada 2021. Implementasi ditargetkan mencapai 30% di 2018, dan untuk tahun 2019 sebesar 50%.

Senior Vice President Consumer Deposit Group Bank Mandiri Muhammad Gumilang mengatakan pihaknya mendukung program ini dengan melakukan percepatan proses konversi, dimana sampai dengan Februari 2019 sebanyak 35,2% kartu Mandiri sudah menggunakan chip. 

“Kami mengharapkan target BI sebanyak 50% dapat kami penuhi pada November 2019.  Kehadiran kartu chip akan sangat membantu untuk mengurangi potensi kejadian skimming di ATM,” ujar Gumilang kepada Kontan.co.id pada Selasa (19/3).

Lanjut Gemilang dengan teknologi chip, nasabah yang menggunakan kartu debit chip akan lebih aman saat bertransaksi di ATM dan mesin EDC pada merchant. Selain itu Bank dengan sandi saham BMRI yang merupakan anggota indeks Kompas100 ini juga melakukan tindakan preventif dan deteksi dini untuk dapat menurunkan resiko skimming.

Asal tahu saja, sepanjang 2019, Bank Mandiri menargetkan jumlah kartu berchip mencapai 8 juta kartu. Dengan begitu, perusahaan akan mencapai ketentuan BI dengan implementasi 50% tahun ini.

Pada awal 2019, kartu berchip yang sudah didistribusikan Bank Mandiri sebanyak 4,3 juta yang terdiri dari 2,6 juta kartu prinsipal internasional dan 1,7 juta kartu GPN. Jadi total implementasi kartu berchip samapi 1 Januari 2019 sudah mencapai 30%.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Tendi
Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Tendi
Video Pilihan

Kedatangan Akulaku, ini manfaat yang bisa didapat Bank Yudha Bhakti (BBYB)

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Akulaku menjadi salah satu pemegang saham PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB). Kedatangan investor investor baru ini bakal memberikan keuntungan bagi Yudha Bhakti.

Denny Novisar Mahmuradi, Direktur Utama Bank Yudha Bhakti mengatakan, kehadiran pemegang saham baru tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi perseroan. Keahlian Akulaku sebagai fintech akan mendukung rencana Bank Yudha Bhakti untuk emalkuak transpormasi digital,

“Akulaku ini perusahaan fintech yang memiliki keahlian di teknologi. Kami akan bersinergi dan dengan dukungan teknologi yang mereka punya, kami akan bisa menambah bisnis baru.” katanya di Jakarta, Jumat (15/3).

Selain itu, Akulaku juga bisa membantu perseroan menggemukkan modal. Pasalnya dia bilang Akulaku berkomitmen untuk berinvestasi di BBYB hingga Rp 500 miliar ke depan. 

Investasi itu akan dilakukan dalam beberapa tahap. Setelah tahap pertama, Bank Yudha Bhakti akan melakukan right issue pada Mei mendatang dan Akulaku akan bertindak sebagai pembeli siaga.

Akulaku merupakan perusahaan fintech asal China. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tiga tahun yang lalu dan di Indonesia baru beroperasi satu tahun. Khisna Gozali, Direktur Gozko Capital mengatakan, Alibaba merupakan salah satu pemegang saham Akulaku.

“Kami tertarik bekerjasama dengan Akulaku karena pertumbuhan bisnis mereka sangat pesat. Baru berdiri tiga tahun karyawannya sudah 500 lebih dan mereka memiliki teknologi kecerdasan buatan dalam menganalisa kredit. Ini akan sangat bagus bagi Bank Yudha Bhakti” kata Krisna.

Akulaku resmi menjadi pemegang saham baru bank kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I dengan kepemilikan saham sebesar 8,9%. Akulaku mengakuisisi sebagian saham milik pemegang saham pengendali yakni PT Gozko Capital yang sebelumnya menggenggam saham 42,16% saham BBYB.

Akulaku membeli 8,9% saham milik Gozko Capital dengan harga Rp 338 per lembar saham sehingga total nilai pembelian tersebut mencapai Rp 158 miliar. 

Selain keduanya, pemegang saham Yudha Bhakti lain adalah Asabri, Wanaartha Life dan investor publik.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk
Editor: Tendi
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk
Editor: Tendi
Video Pilihan

Satgas Waspada Investasi hentikan 168 fintech ilegal dan 47 investasi ilegal

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Satgas Waspada Investasi menghentikan 168 fintech peer to peer (P2P) lending ilegal alias yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan begitu, akumulasi jumlah fintech ilegal yang telah Satgas Waspada Investasi hentikan adalah sebanyak 803 entitas. Secara rinci, gabungan 13 kementerian dan lembaga ini telah menghentikan 404 entitas pada tahun 2018 dan 399 entitas pada Januari hingga Maret 2019.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan, temuan ini berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore.

Di samping itu, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan kegiatan 47 entitas yang diduga melakukan investasi ilegal. Sebanyak 47 entitas ini banyak bergerak di usaha multilevel marketing, investasi mata uang kripto, investasi uang, dan pialang berjangka.

Menurut Tongam, penawaran investasi ilegal semakin mengkhawatirkan dan berbahaya bagi ekonomi masyarakat.

“Para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman sebagian masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/3).

Oleh karena itu, Tongam meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. “Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima,” kata Tongam.

Untuk itu, ia menghimbau masyarakat untuk memperhatikan tiga hal berikut sebelum berinvestasi. Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki izin dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Ketiga, memastikan pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, masyarakat dapat mengakses Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pelaporan ketika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan melalui kontak OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Yudho Winarto
Reporter: Nur Qolbi
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Ini potensi asuransi perjalanan umrah menurut pengamat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pengamat Asuransi Syariah Erwin Noekman memproyeksi, asuransi perjalanan umrah akan terus tumbuh. Alasannya, jumlah peserta umrah terus meningkat setiap tahunnya. “Mengingat masa antrian haji sudah mencapai belasan hingga puluhan tahun, sementara keinginan untuk berkunjung ke tanah suci tetap tinggi,” kata dia saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (10/3).

Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemnag) RI mencatat, sepanjang 1439 Hijriyah (21 September 2017 – 10 September 2018), ada sebanyak 1.005.000 orang Indonesia yang berangkat menunaikan ibadah umrah. Angka ini naik dari jumlah tahun sebelumnya yang sekitar 860.000 peserta.

Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kemnag, Noer Alya Fitra mengatakan, tren peserta umrah terus naik setiap tahunnya. “Tiga tahun terakhir rata-rata kenaikan sekitar 200.000 peserta,” kata dia saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (8/3).

Melihat jumlah peserta tersebut, asuransi perjalanan umrah bisa menyumbang premi lebih besar dibanding asuransi perjalanan haji. Tahun 2018 misalnya, asuransi perjalanan haji yang dikelola pemerintah besarnya hanya Rp 11,05 miliar. “Sementara itu, dengan rata-rata besaran tarif asuransi perjalanan umrah syariah sebesar Rp 100 ribu per peserta, maka selama setahun totalnya sudah bisa mencapai Rp 100 miliar,” kata Erwin.

Sayangnya, menurut dia, realisasi asuransi perjalanan umrah belum optimal. Per 2018 misalnya, total premi perjalanan umrah hanya berkisar Rp 30 miliar. “Artinya baru 30% dari total potensi yang ada,” kata dia. Ditambah lagi, perolehan premi tersebut masih dominan dibukukan di perusahaan asuransi konvensional, bukan perusahaan asuransi syariah.

Oleh karena itu, ia menyambut baik rencana Kemenag yang akan mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh peserta umrah untuk terlindungi dengan asuransi perjalanan umrah dari perusahaan asuransi syariah. Dengan begitu, menurut dia, hal ini akan menambah total kontribusi asuransi perjalanan terhadap premi asuransi umum syariah nasional. “Bila iya, maka angka ini akan menyumbang portofolio hingga 10%,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Ahmad Sya’roni mengatakan, kontribusi premi perjalanan syariah terbilang kecil. Hanya sekitar 1% dari total premi asuransi umum syariah. Per 2018, premi bruto asuransi umum syariah mencapai Rp 1,84 triliun.

Oleh karena itu, Erwin optimistis aturan tersebut bakal meningkatkan kontribusi asuransi perjalanan terhadap premi asuransi umum syariah. Selain itu, menurut dia, risiko yang ada di perjalanan umrah relatif lebih terukur dibanding perjalanan haji. Dengan begitu, angka ini menjadi prospek bisnis yang menjanjikan bagi perusahaan asuransi syariah.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Azis Husaini

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Azis Husaini
Video Pilihan

AFPI gelar seminar pembekalan sebagai syarat fintech lending mendaftar di OJK

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) mengadakan seminar pembekalan bagi calon penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending. Penyelenggara tersebut terdiri dari pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan. Seminar ini dihadiri oleh sekitar 50 perusahaan fintech P2P lending yang tengah menjalani proses pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, seminar pembekalan ini menjadi salah satu prasyarat untuk mendaftar di OJK. Selain itu, hal ini adalah untuk menjalankan komitmen dan tanggung jawab AFPI dalam mengembangkan industri fintech lending yang kuat dan sehat. “Kami ingin siapapun penyelenggara fintech P2P lending memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam kegiatan pinjam meminjam uang menggunakan teknologi informasi di Indonesia,” kata Sunu, Rabu (6/3).

Oleh karena itu, pengisi acara dalam seminar pembekalan ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemkumham) RI, hingga kepolisian RI.

Seminar pembekalan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha fintech lending yang berasal dari Indonesia, melainkan juga luar negeri. “Mereka wajib mengikuti apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan supaya tidak ada masalah secara operasional nantinya,” kata Sunu.

Menurut Ketua Harian AFPI Kuseryansyah, seminar pembekalan ini bakal diadakan lagi pada April dan Mei 2019. Sifatnya wajib bagi seluruh penyelenggara baik yang sedang dalam proses terdaftar, sudah terdaftar, maupun sudah berizin.

Sementara itu, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan, pembekalan ini adalah untuk menguji kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi penyelenggara fintech P2P lending.

Ia berharap, lewat seminar pembekalan ini, SDM tersebut memiliki standar kompetensi minimal, yakni tentang fintech lending di Indonesia dan apa yang membedakannya dengan finetch lending di negara lain. “Sebab Indonesia punya masalah dan sistem hukumnya sendiri,” ucap Hendrikus.

Setelah mengikut seminar pembekalan ini, para penyelenggera fintech lending akan mendapatkan sertifikat partisipasi atau pernah mengikuti seminar pembekalan. Selanjutnya, para penyelenggara bakal memperoleh sertifikat lulus. “Berarti akan ada ujian. Ini perlu untuk meyakinkan regulator bahwa mereka memahami aspek legal, bisnis, dan teknologi fintech lending di Indonesia,” kata dia.

Alasannya, kemajuan ataupun kejatuhan industri fintech lending sangat bergantung pada siapa yang menggerakkan dan mengendalikan industri ini, yaitu pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ke depannya, AFPI juga akan mengadakan sertifikasi untuk tenaga teknis dalam finetch lending yakni tenaga penagihan atau collection.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Tendi

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Tendi
Video Pilihan

Bank Jatim yakin kredit semester I-2019 bakal menggeliat, berikut pendorongnya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memperkirakan kredit di awal tahun 2019 akan lebih menggeliat. Karenanya, Direktur Keuangan Bank Jatim Ferdian Satyagraha memperkirakan pada semester I-2019 pihaknya mampu mencetak pertumbuhan kredit hingga menyetuh 10%.

Meski begitu, Ferdi sapaan akrab Ferdian mengakui untuk Bank Daerah (BPD) pada kuartal I-2019 pertumbuhan kredit belum akan maksimal. Hal ini disebabkan tidak banyaknya kredit yang dicairkan, alias masih menunggu cair pada kuartal II.

“Kuartal II-2019 ini ada beberapa rencana pencairan sindikasi, kredit konsumer juga biasanya naik menjelang lebaran atau libur sekolah,” katanya kepada Kontan.co.id, Senin (4/3). 

Bukan hanya itu, kredit untuk pengerjaan proyek pemerintah menjelang pemilihan presiden (Pilpres) dan pasca Pilpres juga diprediksi akan naik. Begitu pula untuk segmen kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bakal lebih menggeliat setelah pesta demokrasi selesai.

Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2019 ini Bank Jatim memprediksi kredit tumbuh di kisaran 9%. Untuk melampaui target, bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini akan lebih menggalakan penyaluran kredit segmen konsumer dan UMKM.

Caranya yaitu dengan program linkage alias penyaluran kredit melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR). “Untuk UMKM akan jadi penggerak juga, melalui kredit mikro dan linkage program serta kredit ke korporasi,” tuturnya.

Sekadar informasi saja, merujuk laporan keuangan bulan Januari 2019 Bank Jatim membukukan realisasi kredit sebesar Rp 32,13 triliun atau tumbuh 6,02% yoy. Pencapaian tersebut memang masih lebih rendah dibanding persentase kenaikan di bulan Januari 2018 yang naik 7,7% yoy.

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Tak mau kalah dari fintech, bank ramai-ramai rilis kredit online

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tak mau kalah dengan perusahaan teknologi finansial (Tekfin), perbankan mulai marak merilis platform digital lending. Kini masyarakat juga dapat menikmati pinjaman dengan cepat, mudah dan tentu terpercaya.

Produk digital lending paling anyar dirilis PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) bertajuk Pinang (Pinjaman Tenang). Pinang diklaim perseroan merupakan pionir bank yang menyediakan pinjaman online berbasis aplikasi.

Corporate Secretary AGRO Hirawan Nur Kustono bilang, platform yang dirilis pada 23 Februari 2019 lalu dihadirkan perseroan guna memberikan kemudahan dan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan pinjaman.

“Latar belakang kami merilis Pinang, karena adanya keresahan yang semakin marak ditimbulkan oleh pinjaman online yang tidak hanya memberatkan dari suku bunga, namun juga kebanyakan dari mereka belum mendapat ijin OJK, atau ilegal,” katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (26/2).

Dari segi kemudahan, Hirawan bilang calon peminjam bisa mengunduh aplikasi, dan mengisi formulir. Proses tersebut hanya menghabiskan waktu 15 menit, tanpa mesti mengunjungi kantor cabang.

Sementara dari segi suku bunga, plafon, hingga tenor Pinang menawarkan layanan yang cukup kompetitif dengan tekfin. Suku bunga yang ditawarkan sebesar 1,24% perbulan dengan plafon mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 20.000.000, dan tenor mulai 1 bulan hingga 12 bulan.

Sayangnya, layanan Pinang baru bisa dinikmati oleh nasabah BRI Agro, maupun induknya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Hirawan bilang ini jadi salah satu strategi mitigasi resiko perseroan.

“Mitigasi risiko Pinang adalah pemberian pinjaman kepada rekening payroll BRI dan BRI Agro yang telah bekerjasama untuk penggunaan Pinang. Namun kami berharap pada 2020, Pinang juga bisa menjangkau non nasabah,” lanjutnya.

Sementara meski baru dirilis, AGRO sudah pasang target untuk penyaluranya. Tahun ini, perseroan berharap bisa menyalurkan pinjaman senilai Rp 375 miliar untuk 270.000 nasabah.

Selain AGRO, adapula PT Bank Sahabat Sampoerna yang punya platform digital lending melalui Probiz Dana Anda di laman PDaja.com. Bedanya, produk dari Sampoerna ini masuk kategori kredit multiguna, sehingga calon peminjam perlu mengagunkan asetnya dalam bentuk properti.

“Iya ada agunan dari calon peminjam dalam bentuk properti. Namun yang menarik adalah, di laman PDaja.com dengan memasukkan properti yang akan diagunkan, calon peminjam bisa langsung dapat mengetahui plafon pinjaman yang bisa diperolehnya,” Corporate Communications & Investor Relations Division Head Sampoerna Ridy Sudarma.

Ridy menambahkan, proses pengajuan pinjaman juga dapat dilakukan dengan mudah tanpa tatap muka, atau mendatangi kantor cabang. PDaja.com sendiri menawarkan bunga 14% pertahun efektif, dengan tenor selama 12 bulan.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Tendi

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Tendi
Video Pilihan

Genjot jumlah transaksi perbankan, BCA resmi luncurkan keyboard

KONTAN.CO.ID – TANGERANG. Guna memacu layanan digital banking PT Bank Central Asia Tbk resmi meluncurkan fitur terbaru yakni BCA Keyboard. Lewat aksi BCA ingin meningkatkan volume transaksi digital banking.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyebutkan transaksi di BCA di luar electronic data capture (EDC) sebanyak 17 juta transaksi tiap hari. Bila ditambah dengan transaksi EDC, setiap hari BCA melayani 22 juta transaksi.

Sedangkan untuk pembelian atau top up GoPay ada 1 juta transaksi per hari di BCA. “Secara nilai transaksi kita selama satu tahun mencapai Rp 27.000 triliun selama 2018. Karena transaksi kita besar-besar bisa satu kali transaksi besar,” ujar Jahja di ICE BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (23/2).

Bertepatan dengan perayaan hari ke-62 tahun ini, BCA luncurkan BCA Keyboard. Fitur ini dapat digunakan saat menggunakan aplikasi chatting pada smartphone. Sehingga pengguna dapat Anda berkomunikasi dengan kerabat dan teman Anda dimanapun berada sambil melakukan transaksi.

Jahja bilang ada kalanya ketika berkomunikasi dengan teman, mengharuskan Anda untuk segera melakukan transaksi perbankan. Anda harus berpindah dari aplikasi chatting lalu ke aplikasi perbankan untuk bertransaksi dan kembali ke aplikasi chatting untuk mengirimkan bukti transaksi.

Di BCA Keyboard, nasabah dapat melakukan berbagai jenis transaksi yaitu info saldo, mutasi rekening, transfer ke rekening BCA dan transfer ke virtual account BCA.

Cara mendapatkan BCA keyboard cukup mudah yaitu dengan mengunduh atau memperbaharui aplikasi BCA mobile versi terbaru lalu melakukan aktivasi fitur BCA Keyboard pada aplikasi BCA mobile dan memilih BCA Keyboard sebagai keyboard utama pada smartphone Anda.

Lewat fitur ini pengguna dapat melakukan transaksi sambil berbincang melalui aplikasi chatting. Lantaran nasabah dapat langsung membuka aplikasi BCA mobile dengan menekan button logo BCA di keyboard-nya kemudian melakukan transaksi perbankan dan langsung mengirimkan bukti transaksi ke lawan bicara.

“Kami menyadari bahwa budaya masyarakat kini mulai bergeser, maka kami pun tak boleh berhenti di satu titik saja. Kami berkomitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah di berbagai kalangan dan usia, selamat menikmati kemudahan transaksi perbankan sambil chatting,” tutup Jahja.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Akseleran targetkan pinjaman ke UMKM naik 15%-20% di tahun ini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) menargetkan pertumbuhan pembiayaan UKM pada 2019 per bulan sebesar 15%-20% secara tahunan atau year on year (yoy).

Christopher Gultom, Co Founder and Chief Credit Officer Akseleran menargetkan pada 2019 ini penyaluran pembiayaan sebesar Rp 1,2 triliun. “Hampir 100% pembiayaan kami ada di UKM,” kata Chtistoper kepada kontan.co.id, Kamis (20/2).

Pada tahun ini Akseleran menargetkan penyaluran pembiayaan kepada lebih dari 5000 pinjaman UKM atau mengalami kenaikan dibanding periode sama 2017 400 pinjaman.

Sebagai gambaran saja, Akseleran berhasil menyalurkan total pinjaman sebesar Rp 210 miliar di akhir tahun 2018, atau 105% dari yang ditargetkan perusahaan sebesar Rp200 miliar. Jumlah penyaluran pinjaman sebesar Rp 210 miliar tersebut disalurkan kepada lebih dari 400 pinjaman.

Melalui pertumbuhan yang terjadi di sepanjang tahun 2018, maka pada tahun ini Akseleran menargetkan total pinjaman sebesar Rp 1,2 triliun.

Target ini merupakan enam kali lipat lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan akan disalurkan kepada lebih dari 2 ribu pinjaman yang diharapkan peminjamnya berasal dari seluruh wilayah Indonesia.

Pihaknya optimistis dapat mencapai target akhir tahun 2019, karena di Januari mencatat realisasi pinjaman yang sudah disalurkan sebesar Rp 55 miliar atau melampaui dari yang ditargetkan sebesar Rp 36 miliar.

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Tendi

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Tendi
Video Pilihan

Sejumlah bank kecil masih yakin kredit bisa tumbuh dua digit di tahun politik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Likuiditas yang diprediksi masih akan ketat, ditambah gelaran pemilihan umum akan jadi tantangan bagi sejumlah bank BUKU I dan BUKU II. Meski begitu, penyaluran kredit di tahun ini diramal masih bisa naik dua digit.

Direktur Keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra ketakpastian ekonomi di tahun politik akan jadi tantangan perseroan. Namun Sampoerna optimistis pertumbuhan kredit dan DPK bisa mencapai double digit.

“Kami optimistis dapat tumbuh sejalan dengan industri, dimana pemerintah pasang target pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menargetkan pertumbuhan kredit bisa mencapai belasan persen,” katanya baru-baru ini.

Tahun ini, baik DPK dan kredit Sampoerna sendiri ditargetkan masing-masing bisa tumbuh hingga 15%. Target tersebut sejatinya tak muluk-muluk, pasalnya sepanjang 2018 lalu kinerja Sampoerna cukup moncer.

Hingga Desember 2018, Sampoerna telah menyalurkan kredit senilai Rp 7,23 triliun. Tumbuh 16,05% (yoy) dibandingkan posisi 2017 senilai Rp 6,23 triliun. Sementara DPK dalam periode yang sama tercatat sebesar Rp 7,83 triliun, tumbuh 17,04% (yoy) dibandingkan 2017 senilai Rp 6,69 triliun.

“Secara umum perseroan menunjukkan kinerja yang baik pada 2018, dari segi penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK. Meskipun risiko kredit masih cukup tinggi,” lanjutnya.

Sementara itu bank kecil lainnya, PT Bank Dinar Indonesia Tbk (DNAR) justru akan semakin ekspansif di tahun politik ini. Maklum, proses akuisis Dinar dengan PT Bank Oke Indonesia akan berlaku efektif tahun ini.

Direktur Utama Dinar Hendra Lie bahkan bilang hasil akuisisi Dinar-Oke kelak akan bikin perseroan masuk ke kelompok BUKU II. Bahkan dalam jangka panjang, perseroan pasangbtarget agar masuk BUKU III.

Nah dari aksi tersebut, Hendra bilang perseroan kelak akan mulai fokus terhadap kegiatan penyaluran kreditnya, dan pemupukan dana murah alias Current Accounting and Saving Account (CASA).

“Tahun ini kita mulai fokus dengan memperkuat bisnis lending, dan berupaya meningkatkan CASA. Target loan kami tahun ini di Rp 1,7 triliun, sedangkan komposisi CASA 20% dari dana pihak ketiga (DPK),” paparnya.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Tendi

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Tendi
Video Pilihan

Riset McKinsey: Penetrasi smartphone bisa jadi game changer sistem pembayaran

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. McKinsey & Company mengeluarkan riset laporan tren terbaru perbankan digital di Asia terutama di Indonesia. Dalam riset ini disebut bahwa penetrasi smartphone yang cukup pesat bisa menjadi peta perubahan atau game changer di industri pembayaran atau payment.

Guillaume de Gantes, Partner, Indonesia, McKinsey & Company bilang jika dibandingkan cara tradisional, dengan melihat penggunaan smartphone yang cukup kencang, adopsi mobile teknologi di payment akan membuat percepatan inklusi keuangan 5 sampai 10 tahun.

“Jadi dengan semakin banyak lembaga keuangan menggunakan digital payment maka akan meningkatkan jumlah masyarakat yang melek finansial,” kata Guillaume de Gantes dalam penjelasannya, Senin (11/2).

Saat ini sebagai gambaran, adopsi sistem pembayaran diluar perbankan terhadap total transaksi masih dibawah 10%. McKinsey melihat dengan model yang ada di Indonesia saat ini, fintech tidak akan mendistrupsi bank.

Tapi kedepan diproyeksi aka nada model hybrid atau kolaborasi antara fintech dengan bank. Apalagi menurut catatan McKinsey, di Indonesia masyarakatnya masih nyaman menggunakan transaksi melalui uang tunai.

McKinsey juga melihat bahwa risiko fraud kedepan akan banyak diperhatian oleh lembaga finansial. Hal ini seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan fintech. Oleh karena itu kedepan akan banyak dibutuhkan sumber daya manusia yang menghandle terkait ini.

Senada Mercy Simorangkir, Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia bilang dengan hadirnya smartphone dan fintech diproyeksi aka nada percepatan inklusi keuangan di Indonesia.

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Yoyok

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Industri DPLK berharap kenaikan hasil investasi dari portofolio saham

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berhadap kenaikan hasil investasi dari portofolio saham. Hal ini seiring dengan kenaikan imbal hasil dari equity didorong oleh kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 5,7% dari awal 2019.

Sulistyowati Direktur DPLK Syariah Muamalat menargetkan imbal hasil lebih tinggi dari hasil investasi saham. “Walau investasi saham masih positif di 2018, harapannya di 2019 ini bisa menghasilkan dua kali lipat returunnya,” kata Sulis kepada kontan.co.id, Kamis (7/2).

Pada tahun ini DPLK Syariah Muamalat akan berusaha memilih saham yang bagus dan menghasilkan return yang menarik dan aman. Meskipun demikian perusahaan juga akan selektif dalam memilih saham dengan harapan hasil investasinya bisa sesuai degan target.

Ferawati Gondokusumo Senior Manager Head of Marketing Communications and Corporate Branding Tokio Marine mengatakan saat ini DPLK Tokio Marine lebih memilih pasar uang untuk menempatkan dana. “Karena nasabah lebih memilih produk investasi yang konservatif,” kata Ferawati kepada kontan.co.id, Kamis (7/2).

Syah Amondaris Presiden Direktur DPLK Mandiri mengatakan saat ini nasabah DPLK sebagian besar masih memilih menempatkan dana di deposito. “Investasi DPLK tergantung persetujuan pemilik dana,” kata Syah kepada kontan.co.id, Kamis (7/2).

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Yoyok

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Terus bertambah, kini sudah ada enam asuransi ekspor impor yang terdaftar di Kemdag

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perdagangan mencatat, per 4 Februari 2019, ada enam perusahaan asuransi nasional yang memperoleh persetujuan pendaftaran untuk menggarap asuransi muatan laut (marine cargo insurance) untuk ekspor dan impor barang tertentu. Sebelumnya, per 31 Januari 2019, baru ada dua perusahaan asuransi yang mendapat persetujuan dari Kemdag.

Enam perusahaan asuransi tersebut adalah PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Adira Dinamika. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, dan PT Asuransi MSIG Indonesia.

Untuk memperoleh persetujuan pendaftaran dari Kemdag, perusahaan asuransi harus melengkapi beberapa dokumen. Berkas-berkas tersebut meliput fotokopi izin usaha dan fotokopi surat izin memasarkan asuransi muatan laut dari OJK, serta fotokopi dokumen yang menyatakan modal disetor minimal Rp 100 miliar dan ekuitas minimal Rp 500 miliar, baik secara individu maupun konsorsium.

Selain itu, perusahaan asuransi juga wajib menyertakan surat keterangan yang setidaknya memuat alamat kantor cabang atau perwakilan di daerah Indonesia atau sentra ekspor barang tertentu. Di samping itu, perusahaan juga harus menyertakaan surat keterangan alamat agen klaim di negara tujuan ekspor atau di negara yang memiliki hubungan bisnis jasa asuransi dengan negara tujuan ekspor.

Perusahaan juga perlu membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membangun sistem yang terkoneksi dengan Inatrade. Sebelum mengajukan pendaftaran ke Kemdag RI, fotokopi dokumen-dokumen tersebut harus mendapat tanda sah dari OJK.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan, mengacu pada laporan keuangan 2017 yang sudah diaudit, ada 18 perusahaan asuransi nasional yang sudah memenuhi persyaratan pemerintah. Alasannya, 18 perusahaan asuransi ini sudah memiliki ekuitas minimal Rp 500 miliar.

Sementara itu, ada 35 yang harus membentuk konsorsium untuk memenuhi minimal ekuitas tersebut, sebab masing-masing perusahaan asuransi masih memiliki ekuitas di bawah Rp 500 miliar.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Pasca merger, BTPN incar segmen korporasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pasca resmi merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI), PT Bank BTPN Tbk bakal kian ekspansif. Bank yang kini dinakhodai oleh Ongki Wanadjati Dana ini akan mengincar segmen baru yang belum dilakoni oleh BPTN.

Segmen baru yang akan dijalankan BTPN adalah pasar korporasi. Ongki menjelaskan BTPN akan menjadi bank universal yang memiliki bisnis lebih lengkap dan melayani segmen nasabah lebih luas. Terutama untuk segmen ritel hingga korporasi. “Bank hasil merger merupakan perpaduan ideal antara BTPN yang fokus pada segmen mass market dan usaha kecil menengah (UKM), dengan SMBCI yang fokus di segmen korporasi,” ujarnya Jumat (1/2).

Ada tiga strategi utama yang bakal menjadi fokus perusahaan pasca merger. Pertama, yakni memastikan proses integrasi dan sinergi kedua bank berjalan lancar.

Kedua, fokus dalam mengembangkan bisnis utama yakni bisnis pensiunan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta lebih mendorong perbankan digital melalui BTPN Wow! dan Jenius. Sekaligus bisnis korporasi SMBCI.

Ketiga, di bidang perbankan digital, Bank BPTN menegaskan akan tetap konsisten melanjutkan inovasi dan transformasi. Salah satunya dengan memperbesar skala model bisnis BTPN Wow! dan Jenius sebagai platform utama untuk menjaring nasabah yang lebih luas.

Sesuai industri

Ongki mengisyaratkan, dari total portofolio kredit, nantinya sebanyak 50% bakal dialihkan ke segmen korporasi. Sementara, sisanya masuk ke segmen usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) dan pensiunan.

Ongki belum dapat menjabarkan target pencapaian kredit maupun rasio keuangan tahun ini. Realisasi kredit dan kinerja tahun ini diupayakan sejalan dengan pertumbuhan kredit secara industri. “Kami in line dengan industri, pertumbuhannya sejalan dengan 10 bank besar paling tidak,” terangnya.

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Fintech P2P lending Asetku kumpulkan pendanaan Rp 624 miliar

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perusahaan aplikasi pembiayaan kredit digital Akulaku melebarkan usahanya dengan mendirikan bisnis fintech peer to peer (P2P) lending bernama Asetku. Fintech lending ini bakal mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjamnya.

Direktur Asetku Andrisyah Tauladan mengatakan, untuk saat ini, pendanaan yang masuk dari para pemberi pinjaman akan disalurkan hanya ke peminjam di Akulaku. Menurut dia, pendanaan melalui Asetku paling kecil adalah sebesar Rp 2 juta dan tidak ada batas maksimal. “Pendanaan yang masuk beragam. Ada yang sebesar Rp 2 juta, Rp 10 juta, Rp 500 juta bahkan sampai Rp 1 miliar,” kata dia, Rabu (30/1).

Sejak beroperasi pada 2016, Asetku telah mengumpulkan dana sekitar Rp 624 miliar. “Rata-rata portofolio per bulan yang masuk ke Asetku sekitar Rp 50 miliar-Rp 100 miliar,” kata dia. 

Untuk 2019, Andrisyah menargetkan penyaluran pinjamannya bisa mencapai Rp 500 miliar setiap bulan.

Untuk itu, Asetku tengah meningkatkan manajemen risiko dan kapasitas pendanaannya. Selama ini, Asetku masih menyasar pendana individu, tetapi tahun ini Asetku bakal mulai mengincar pendana berbentuk lembaga atau institusi. Selain itu, Asetku juga berencana untuk ekspansi produknya dengan meluncurkan pendanaan berbasis syariah.

“Mulai dari akad, perhitungan bagi hasil, sampai penyalurannya akan berbasis syariah. Pasar produk keuangan syariah di Indonesia masih luas,” kata dia.

Untuk meminimalisasikan risiko pendanaan, Asetku melakukan diversifikasi pendanaan dengan menyebarkan dana satu pemberi pinjaman ke lebih dari 30 peminjam. Keuntungan untuk pendana terdiri dari bunga tahunan sebesar 20%-24%.

Menurut Andrisyah, non-performing loan (NPL) perusahaan masih 0%. “Pengembalian dana pokok dan bunga kepada pemberi pinjman selalu sampai 100%,” kata dia. 
Sebagai informasi, Asetku telah terdaftar sebagai fintech lending di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 21 Desember 2018.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Jika NPF di atas 5%, multifinance bisa ajukan opsi restrukturisasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Saat ini sebanyak 70%-80% pendanaan multifinance masih berasal dari perbankan. Pendanaan dari bank ini berasal dari kredit atau pembiayaan modal kerja ke multifinance.

Secara industri memang rasio pembiayaan bermasalah atau NPF multifinance masih berada diangka 2,75% pada akhir 2018 lalu. Meskipun NPF multifinance masih rendah, namun secara individu masih ada perusahaan pembiayaan yang mempunyai NPF di atas industri.

Direktur Mandiri Tunas Finance (MTF) Harjanto Tjitohardjojo mengatakan,  jika ada multifinance yang memiliki NPF di atas 5%, maka perusahaan tersebut bisa mengajukan opsi restrukturisasi. “Opsi restrukturisasi ini positif untuk memberi waktu multifinance memperbaiki kondisinya,” kata Harjanto kepada kontan.co.id, Jumat (25/1).

MTF sendiri, menurut Harjanto, masih memiliki NPF yang rendah yakni 0,74% dan tidak membutuhkan restrukturisasi dari perbankan.

Djaja Suryanto Sutandar, Presiden Direktur WOM Finance menambahkan, restrukturisasi biasanya dilakukan jika multifinance mengalami kesulitan membayar utang pokok dan bunga ke bank. “Untuk menghindari tuntutan bank karena risiko kredit macet maka multifinance bisa ajukan restrukturisasi sepanjang disetujui oleh bank,” kata Djaja kepada kontan.co.id, Jumat (25/1). Saat ini, WOM Finance sendiri tidak memerlukan opsi restrukturisasi.

Menurut Andi Harjono, Direktur Utama Verena Multi Finance, meskipun saat ini perusahaan yang dipimpinnya tidak membutuhkan opsi restrukturisasi namun opsi ini bisa diambil oleh multifinance lain yang sedang mengalami kesulitan.

“Saat ini multifinance secara industri sedang mengalami masa sulit, jika dibutuhkan, maka opsi restrukturisasi bisa diambil,” kata Andi kepada kontan.co.id, Jumat (25/1).

Managing Director Indosurya Finance Mulyadi Tjung menyebutkan, restrukturisasi hanya digunakan perusahaan jika ada gangguan cashflow atau ada yang tidak sesuai rencana. “Opsi ini hanya dengan terpaksa digunakan dengan tujuan yang baik untuk membayar pinjaman bank,” kata Mulyadi kepada kontan.co.id, Jumat (25/1).

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Komarul Hidayat

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan

Aset DPLK BRI dan Mandiri naik dua digit pada tahun 2018

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan aset dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 2018 lalu mengalami kenaikan dua digit.

DPLK BRI misalnya berdasarkan rilis terbarunya, sampai akhir Desember 2018 pertumbuhan asetnya naik 25% dari Rp 8,79 triliun menjadi Rp 10,97 triliun. “Kenaikan ini didorong oleh penambahan jumlah peserta DPLK BRI yang naik 47%,” kata Bambang Tribaroto, Sekretaris Perusahaan BRI dalam acara gathering Brilliant Retirement with DPLK BRI, Kamis (24/1).

Corporate Secretary Bank BRI Bambang Tribaroto mengatakan, mayoritas portofolio DPLK Bank BRI ditempatkan pada instrumen pasar uang. “Sebesar 67,2% kami alokasikan ke pasar uang, 27,7% pendapatan tetap dan sisanya kami tempatkan di reksadana saham serta instrument berbasis syariah,” kata Bambang. 

Bambang mengatakan pihaknya meyakini bahwa dengan jaringan dan customer base yang besar akan menjadi sebuah peluang untuk mendorong kinerja DPLK BRI di tahun 2019.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat Indonesia atas produk DPLK BRI, dilakukan launching rebranding nama produk DPLK BRI yang sebelumnya Investasi Rencana Pensiun (IRP) BRI menjadi “BRIFINE”, yang bermakna BRI Future Investment.

Selain DPLK BRI, DPLK Mandiri juga juga mencatat pertumbuhan dana kelolaan 17.7% pada Desember 2018 menjadi Rp 6,07 triliun. “Pada tahun 2019 diproyeksi dana kelolaan tidak tumbuh secara agresif,” kata Syah Amondaris Presiden Direktur DPLK Mandiri, Kamis (24/1).

Tidak tumbuhnya dana kelolaan DPLK Mandiri pada 2019 ini secara agresif disebabkan karena bisnisnya terhambat regulasu yaitu UU No 11/1992 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi bisnis saat ini.

Jadi harusnya UU pensiun harus diubah. Dengan ini diharapkan penempatan uang setelah kerja termasuk pesangon yang dikelola DPLK masuk dalam kategori dana pensiun. Sehingga perusahaan akan mendapatkan insentif pajak pensiun. Ini yang bisa mengencourage perusahaan atau perorangan untuk sesuka rela mau menempatkan uangnya di DPLK.

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Noverius Laoli
Video Pilihan

Hingga November tahun lalu NPF modal ventura melorot menjadi 4,83%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, per November 2018, non performing financing (NPF) industri modal ventura mengalami penurunan. Yakni menjadi 4,83% dari 6,89% pada posisi November 2017.

Menurut Ketua Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Jefri Sirait, pendorong penurunan NPF ini adalah adanya kenaikan penyertaan modal ventura. Data OJK memang menunjukkan, total penyertaan modal ventura naik 22,8% secara year on year menjadi Rp 8,24 triliun.

Jefri mengatakan, penyertaaan modal ventura ini banyak yang digelontorkan ke sektor-sektor produktif. OJK mencatat, penyertaan modal pada sektor perindustrian naik sebesar 37,5% dari Rp 533 miliar per November 2017 menjadi Rp 733 miliar hingga November tahun lalu.

“Penyertaan modal ventura ke sektor produktif membuat kualitas penyertaan turut membaik karena ada nilai tambah dari proses industri tersebut,” kata dia saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (21/1).

Faktor pendorong kedua dari penurunan NPF ini adalah perusahaan-perusahaan modal ventura menjalankan fungsi edukasi dan pendampingan usaha ke pasangan usahanya (investee). Hal ini dilakukan supaya para pasangan usaha dapat meningkatkan kapasitas bisnisnya.

“Kami juga meningkatkan kontrol penggunaan dana ini, apakah benar-benar digunakan untuk pembiayaan yang memang sesuai pada saat pengajuan,” ucap dia.

Menurut Jefri, di tahun ini sektor perindustrian seperti otomotif, makanan dan minuman, serta kimia dasar masih menjadi sektor yang didorong untuk tumbuh. Sebab sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Apalagi ada dorongan ekspor dari pemerintah. Ini juga akan jadi lebih baik,” kata dia.

Sektor lain yang masih diprediksi bakal tumbuh adalah perdagangan, restoran, dan hotel. OJK mencatat, sektor ini tumbuh sebesar 18,82% secara yoy menjadi Rp 3,63 triliun sampai November 2018.

Menurut dia, sektor ini akan terus membaik seiring dengan peningkatan infrastruktur, gaya hidup, serta adanya sepuluh destinasi wisata baru yang menjadi prioritas pengembangan pemerintah. 

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Tendi

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Tendi
Video Pilihan

Bank BCA sudah berhasil menjual Rp 1,1 triliun SBR005

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Masa penawaran instrumen Saving Bond Ritel (SBR) seri 005 telah sepekan berlalu. Meski sudah diterbitkan untuk kelima kalinya, instrumen ini masih mendapat antusiasme besar di kalangan investor ritel dalam negeri.

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengatakan terhitung sejak Kamis (17/1), penjualan SBR005 di bank swasta terbesar di Indonesia tersebut telah menembus sekitar Rp 1,1 triliun. “Sampai dengan saat ini sudah terjual Rp 1,1 triliun dari target sebesar Rp 2 triliun,” ujar Jahja kepada Kontan.co.id, Jumat (18/1). 

Jahja mengungkapkan, Bank BCA sementara ini hanya mematok target penjualan SBR005 sebesar Rp 2 triliun. Lantaran, pemerintah memang hanya menetapkan kuota maksimal penjualan SBR005 sebesar Rp 5 triliun. 

Jika nantinya penjualan SBR005 telah memenuhi target Rp 2 triliun tersebut sebelum akhir periode, Jahja menyebut, kemungkinan penawaran instrumen akan ditutup oleh BCA.

Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting memang mengungkapkan hal serupa. Pemerintah hanya membatasi kuota maksimal penjualan SBR005 sebesar Rp 5 triliun. 

“Jadi, kalau nanti sudah terpenuhi, penawaran bisa saja kami tutup sebelum masanya selesai. Untuk itu, investor lebih baik membeli SBR005 ini secepat mungkin,” ujarnya saat launching SBR005, Kamis (10/1) lalu.

Reporter: Grace Olivia
Editor: Noverius Laoli

Reporter: Grace Olivia
Editor: Noverius Laoli
Video Pilihan

Himbara mendesak agar dibuat regulasi yang mengatur suku bunga deposito

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Maryono mengimbau agar pemerintah membuat regulasi terkait suku bunga deposito perbankan. Tujuannya adalah agar bank-bank tidak melakukan perang bunga deposito yang justru membuat bisnis industri perbankan tidak kondusif.

“Supaya pengaturan daripada suku bunga bisa diatur jangan sampai masing-masing Buku berlomba-lomba menaikkan bunga,” katanya usai Dapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (15/1).

Menurutnya, terlebih di tengah masih ketatnya likuiditas perbankan, perang suku bunga tidak perlu dilakukan.

Sepanjang 2018, Bank Indonesia (BI)  menaikkan enam kali suku bunga acuan hingga 175 bps. Di lain sisi, beberapa bank juga turut mengerek bunganya dengan niat menghimpun lebih banyak dana.

“Di Himbara, kami tidak sekadar mengikuti tren suku bunga. Tapi kami lebih menjaga kualitas kredit, dan stabilisasi sektor riil,” katanya.

Meski mendesak agar suku bungan deposito diatur, Maryono bilang capping alias penentuan batas atas dan batas bawah suku bunga belum perlu dilakukan.

“Dibuat fleksibel saja pengaturannya.” Lanjutnya.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Noverius Laoli

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Noverius Laoli
Video Pilihan

Genjot kinerja industri keuangan 2019, ini lima arah kebijakan OJK

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Demi meningkatkan kinerja industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan lima arah kebijakan dan inisiatif sepanjang 2019.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan kebijakan ini guna mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil.

Serta mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

“Pertama, memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik pemerintah dan swasta, melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal,” ujar Wimboh di Jakarta, Jumat (11/1).

Kebijakan ini akan OJK capai dengan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang/syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), instrumen derivatif berupa Indonesia Government Bond Futures (IGBF), Medium-Term-Notes (MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah, di antaranya Sukuk Wakaf.

Selain itu, OJK juga mendorong realisasi program keuangan berkelanjutan dan blended finance untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial termasuk 31 proyek yang disepakati dalam forum pertemuan tahunan IMF-World Bank Oktober lalu di Bali.

“Kedua, mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan. OJK mendorong realisasi program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata bekerja sama dengan instansi terkait,” tambah Wimboh.

OJK juga akan mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendorong ekspor.

Ketiga, OJK memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal.

Misalnya dengan pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir tahun 2019. Serta menargetkan indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun ini.

Keempat, OJK akan mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai.

“OJK akan terus memfasilitasi dan memonitor perkembangan start up Fintech, termasuk start up FinTech Peer-to-Peer Lending dan Equity Crowdfunding melalui kerangka pengaturan yang kondusif dalam mendorong inovasi dan sekaligus memberi perlindungan yang memadai bagi konsumen,” jelas Wimboh.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Penyaluran kredit pendidikan masih mini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejak pertengahan 2018, beberapa bank telah merilis produk kredit pendidikan untuk menjawab tantangan Presiden Joko Widodo agar perbankan nasional mencontoh Amerika Serikat yang punya student loan. Sayangnya, realisasi penyaluran kredit pendidikan ini tak sebesar niat mempermudah akses pendidikan.

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BBTN) misalnya dari target penyaluran kredit sebesar Rp 100 miliar pada 2018, BTN hanya mampu menyalurkan Rp 1 miliar.

“Hingga 2018, BTN telah merealisasikan kredit pendidikan lebih dari Rp 1 miliar kepada 12 debitur,” kata Director of Strategic, Risk, and Compliance Mahelan Prabantarikso kepada Kontan.co.id, Rabu (9/1).

Dari catatan Kontan.co.id, kredit pendidikan yang ditawarkan BTN sejatinya cukup menarik, dengan plafon maksimal mencapai Rp 200 juta dengan bunga yang juga kompetitif sebesar 6,5% selama lima tahun. 

Ketika dirilis April 2018 lalu, BTN juga meneken kerjasama dengan 24 perguruan tinggi. Dimana dengan kerjasama tersebut, mahasiswa sarjana hingga doktoral di 24 kampus tadi bisa turut memanfaatkan produk ini.

Capain yang tak menggembirakan juga terjadi di PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BBNI). Penyaluran kredit pendidikan BNI sepanjang 2018 juga tak banyak.

“Realisasinya tidak terlalu besar, nilai kredit yang disalurkan baru mencapai Rp 3,2 miliar,” kata General Manager Product Management Division Donny Bima kepada Kontan.co.id.

Kata Donny realisasi tersebut tak hanya diberikan untuk biaya kuliah mahasiswa, melainkan juga untuk dosen guna menunjang biaya penelitian. Terkait minimnya realisasi, Donny menjelaskan hal tersebut lebih disebabkan oleh proses seleksi yang ketat oleh BNI.

“Realisasinya memang belum terlalu besar, karena memang diberikan secara selektif dengan kerjasama kita dengan beberapa universitas negeri. Saat ini kita juga terus meningkatkan kerjasama dan diharapkan akan meningkatkan portofolio kredit pendidikan secara signifikan” jelasnya.

Sementara profil kredit pendidikan dari BNI dengan merek BNI Flexi Pendidikan ini menawarkan 8,4% pertahun dengan plafon pinjaman maksimum Rp 500 juta dan tenor maksimum tiga tahun.

Mitigasi dalam pemberian kredit pendidikan memang mutlak dilakukan perbankan. Tentu agar niat memperbesar tak malah menunpuk kredit macet perbankan.

Terlebih, Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi M. Nasir Desember lalu bilang pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) terkait. Meskipun Kontan.co.id belum berhasil kembali mengonfirmasi hal ini kembali.

Nah kata Nasir Perpres tersebut kelak akan menjadi turunan dari UU 12/2012 tentang Perguruan Tinggi. Dimana dalam pasal 76 ayat (2) huruf c. kredit pendidikan yang diterima mahasiswa diberikan bunga 0%.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Begini cara melapor pelanggaran biaya akuisisi via whistleblowing system (WBS) AAUI

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) membentuk tim pelaporan pelanggaran yang disebut whistleblowing system (WBS). Pelanggaran yang menjadi tanggung jawab tim ini adalah terkait kesepakatan anggota AAUI untuk tidak menerapkan biaya akusisi yang berlebihan (excessive commissions) untuk perantara alias intermediary produknya.

Intermediary yang dimaksud adalah pialang asuransi, agen asuransi, bank, multifinance, dealer kendaraan, atau pihak ketiga lainnya. Kesepakatan itu tertulis dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat AAUI Nomor 22/SK.AAUI/2018 dan berlaku mulai 1 Januari 2019.

Tugas tim WBS terdiri dari menerima laporan pelanggaran, berkomunikasi dengan pelapor, menindaklanjuti laporan, dan melaporkan hasil pemeriksaan. Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe berperan sebagai ketua tim WBS. Kemudian, anggotanya adalah orang-orang yang tidak terikat pada perusahaan-perusahaan anggota AAUI.

Berikut ini merupakan langkah-langkah pelaporan pelanggaran ke WBS AAUI. Pertama, pelapor dapat mengirimkan laporannya secara tertulis beserta bukti dan dokumen pendukungnya. Meliputi perkiraan waktu dan tipe pelanggaran, nama personel yang mengetahui informasi pelanggaran, dan jumlah nominal pelanggaran.

Laporan itu dapat dikirim melalui surat elektronik ke wbs@aaui.or.id, situs web AAUI di www.aaui.or.id bagian WBS, atau melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Tim WBS  dengan alamat: Gedung Permata Kuningan Lantai 2 Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Jakarta Selatan 12960

Setiap pelapor akan dijaga kerahasiaan identitasnya. Asosiasi juga akan melindungi pelapor jika nantinya ada diskriminasi, pembalasan atau upaya hukum terhadap pelapor.

Kedua, setelah laporan masuk, AAUI akan memverifikasi laporan tersebut. Jika belum lengkap dan valid, AAUI akan meminta pelapor untuk melengkapi terlebih dahulu. Namun bila sudah lengkap dan valid, Tim WBS akan menyampaikan laporan pelanggaran ke Dewan Kehormatan (DK) AAUI dalam waktu lima hari kerja.

Ketiga, DK akan memanggil perusahaan terlapor dan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Lalu keempat, Jika dirasa tidak cukup, DK akan menunjuk auditor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kelima, berdasarkan keputusan auditor, DK akan melaksanakan sidang dan memutuskan apakah perusahaan tersebut melanggar atau tidak, sekaligus menjatuhkan sanksi.

Setelah sidang, langkah keenam adalah DK akan menyampaikan keputusannya kepada pengurus AAUI. Apabila sanksinya berupa pembekuan dan pencabutan keanggotaan AAUI, DK akan menyampaikan keputusan tersebut dalam Rapat Umum Anggota (RUA AAUI). Segala keputusan akan AAUI sampaikan kepada OJK.

Sanksi pelanggaran sendiri terdiri dari beberapa tingkatan. Pertama, sanksi tertulis kepada direksi perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan OJK dan komisaris perusahaan. Kedua, apabila tetap melanggar, AAUI akan mengeluarkan rekomendasi kepada OJK untuk meninjau ulang kelayakan dan kepatutan direksi dan komisaris.

Ketiga, pembekuan  keanggotaan AAUI. Terakhir, pencabutan keanggotaan dalam Kongres Luar Biasa AAUI. 

“Hal tersebut adalah wajar mengingat semua perusahaan asuransi umum adalah anggota AAUI dan terikat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) AAUI termasuk kesepakatan dalam RUA AAUI,” kata Dody. 

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Tendi

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Tendi
Video Pilihan

Bank BRI siapkan dana Rp 1,5 triliun untuk akuisisi perusahaan asuransi

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk menyiapkan dana untuk mengakuisisi perusahaan asuransi umum. Untuk aksi korporasi ini, emiten dengan kode saham BBRI tersebut menganggarkan dana Rp 1,5 triliun.

“Dana yang disiapkan untuk akuisisi asuransi tidak terlalu besar, sekitar Rp 1,5 triliun,” kata Direktur Utama Bank BRI Suprajarto, usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Gedung BRI, Kamis (3/1).

Rencana mencaplok asuransi umum ini dijelaskan Suprajarto guna melengkapi bisnis perseroan sebagai penyedia jasa keuangan yang komprehensif.

Meski demikian, Suprajarto bilang perseroan belum membidik perusahaan tertentu yang hendak dicaplok. Namun, ia menargetkan, eksekusi bisa dilakukan perseroan pada Semester I tahun 2019 ini.

“Kami masih mengamati beberapa pemain, sampai sekarang juga belum ada due diligence, masih mengomparasi beberapa calon. Harapannya Semester I/2019 bisa dilaksanakan,” lanjutnya.

Sebelumnya, BRI telah melakukan aksi korporasi serupa terhadap tiga perusahaan yakni  PT BRI Ventura Investama, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Danareksa Investment Management.

Dalam keterangan resmi di Bursa, akhir Desember lalu, BRI telah mengempit 68% saham di Danareksa Sekuritas, dan 35% Danareksa Investment Management. Sementara 97,61% saham BRI Ventura Investama sebelumnya juga diborong BRI.

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Noverius Laoli

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Noverius Laoli
Video Pilihan

Hasil investasi asuransi umum hanya tumbuh mini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Industri asuransi umum terus mencatatkan kinerja positif. Sayangnya pertumbuhan hasil investasi asuransi umum masih mini karena pelaku usaha memilih konservatif dalam memilih instrumen investasi ketika pasar masih tertekan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sampai Oktober 2018, industri asuransi umum meraih hasil investasi Rp 3,46 triliun, atau tumbuh 3,9% dibandingkan Oktober tahun lalu sebesar Rp 3,33 triliun. Meski tumbuh tipis, tapi porsi dana investasi asuransi umum masih tumbuh 10,58% menjadi Rp 71,35 triliun pada Oktober 2018.

Di tengah kondisi pasar yang tertekan, pelaku usaha masih mengandalkan instrumen investasi deposito sebesar 35,99% dari total dana investasi. Kemudian disusul instrumen reksadana 21,49%, diikuti SBN 12,99%, obligasi korporasi 11,40% dan selanjutnya saham 5,8%.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar Dalimuthe menjelaskan, bahwa pelaku usaha lebih memilih instrumen deposito dan reksadana karena cenderung stabil serta lebih tahan terhadap fluktuasi indeks harga saham gabungan (IHSG).

“Asuransi umum memang sangat hati-hati dan konservatif memilih portofolio investasi. Yang pasti, pelaku usaha memilih instrumen yang likuid sehingga bisa membayar klaim asuransi,” kata Dody di Jakarta, ketika ditemui beberapa waktu lalu.

Sementara untuk pemilihan surat berharga negara (SBN), industri hanya memenuhi ketentuan pemerintah bahwa pelaku usaha minimal berinvestasi ke SBN sebanyak 20% dari total investasi perusahaan. Kewajiban itu termuat dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 1 tahun 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non – Bank.

Menurutnya, ketika kondisi pasar saham sedang memerah, industri akan mengalihkan investasi ke reksadana. Namun, kata dia, industri asuransi umum tidak terlalu agresif melakukan perombakan investasi jika dibandingkan asuransi jiwa yang menjanjikan target hasil investasi ke nasabah, serta periode investasi yang juga lebih panjang.

Tumbuh Positif

Pemilihan portofolio investasi mempengaruhi kinerja hasil investasi memang dibenarkan oleh PT Asuransi Adira Dinamika atau dikenal dengan Adira Insurance. Sampai November 2018, perusahaan asuransi umum ini sukses mencatatkan kinerja hasil investasi tumbuh 7% secara year on year (yoy).

Kepala Divisi Investasi Adira Insurance Tjandra Irawan mengatakan, keberhasilan itu berkat pemilihan instrumen investasi yang sebagian besar ditaruh ke deposito, surat berharga pemerintah dan surat berharga korporasi.

“Investasi tersebut meningkat dibarengi pendapatan tetap yang diperoleh dari bunga deposito dan kupon obligasi,” ungkapnya.

Dengan pencapaian tersebut, Adira Insurance di tahun depan telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan kinerja hasil investasi perusahaan. Salah satunya, perusahaan akan memberikan porsi yang lebih besar pada istrumen deposito seiring ekspetasi kenaikan suku bunga perbankan di tahun 2019.

Pemain lain mengalami hal serupa. PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) mencatatkan hasil investasi yang positif karena ditopang pertumbuhan bunga deposito. Presiden Direktur Aswata Christian Wanandi mengatakan, sampai November 2018, Aswata telah membukukan 95% hasil investasi sesuai target perusahaan.

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Wahyu Rahmawati

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Wahyu Rahmawati
Video Pilihan

Jaga kualitas, realisasi pembiayaan Indosurya Finance hanya 85% dari target 2018

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Indosurya Inti Finance (Indosurya Finance) menargetkan penyaluran pembiayaan dan laba bersihnya dapat naik 15%-20% pada tahun depan. 

Managing Director Indosurya Finance Mulyadi Tjung mengatakan, untuk mencapai target itu, perusahaannya akan fokus ke peningkatan kualitas dan produktivitas.

Sementara itu, tahun ini memperkirakan realisasi pembiayaannya pada tahun ini hanya mencapai 85% dari target pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp 2,5 triliun. Alhasil, realisasi penyaluran pembiayaan Indosurya Finance tahun ini hanya sekitar 2,12 triliun.

Sementara itu, realisasi perolehan laba bersihnya diperkirakan hanya 90% dari target laba bersih 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 209 miliar. 

Mulyadi bilang, penyaluran pembiayaan yang tak mencapai target ini lantaran perusahaannya ingin menjaga kualitas kredit. Selain itu, menurut Mulyadi hari kerja efektif di tahun 2018 cenderung lebih pendek juga berpengaruh pada realisasi target.

Sementara itu, sektor yang paling banyak menyumbang piutang pembiayaan Indosurya Finance adalah sektor perdagangan. “Sesuai dengan penyebaran sektor ekonomi nasional,” kata Mulyadi saat dihubungi Kontan.co.id beberapa waktu lalu.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Ubah kegiatan usaha, OJK cabut izin Sosial Enterprener Indonesia 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Sosial Enterprener Indonesia karena melakukan perubahan kegiatan usaha bukan sebagai perusahaan modal ventura.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB)  I Anggar B. Nuraini mengatakan, bahwa keputusan pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-104/D.05/2018 tanggal 23 November 2018.

“Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak pengesahan akta perubahan anggaran dasar  Sosial Enterprener Indonesia Nomor 14 tanggal 11 Oktober 2018 oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 15 Oktober 2018,” terang Anggar, dalam pengumuman pers OJK, akhir pekan lalu.

Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, maka Sosial Enterprener Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Mereka harus menyelesaian hak dan kewajiban pasangan usaha, debitur, investor dana ventura, kreditur atau pemberi dana yang berkepentingan,” tambahnya. 

Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan informasi secara jelas kepada pasangan usaha, debitur, investor dana ventura, kreditur atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban. Selanjutnya, mereka wajib menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan

Sesuai ketentuan pasal 56 Peraturan OJK (POJK) Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Sosial Enterprener Indonesia dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah dalam nama perusahaan. Perusahaan ini sendiri beralamat di gedung Menara Kadin Indonesia lantai 25, Jl. HR Rasuna Said Kav. 2-3, Blok X-5, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan.

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Yoyok

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Garap komunitasi pedesaan, Mobisaria menggandeng Telkomsel

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pada Jumat (21/12), Telkomsel sepakat bekerjasama dengan komunitas pedesaan berbasis digital melalui platform Mobisaria yang berbasis syariah. Mobisaria merupakan platform digital yang menghubungkan komunitas yang ada di pedesaan seperti pesantren, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) petani, perajin, UKM dan lain-lain. Ada empat platform yang akan dikembangkan, yakni e-wallet, microfinance, e-commerce dan business solution.

“Telkomsel sebagai salah satu infrastruktur digital terbesar di Indonesia dan  memiliki T-Cash,” tutur Dadang Geminar, Founder dan Direktur Mobisaria, dalam rilis, Jumat (21/12). E-wallet untuk melakukan pembayaran, microfinance adalah aplikasi pengajuan kredit mikro, e-commerce merupakan aplikasi transaksi pembelian barang secara online dan  business solution membantu komunitas pedesaan untuk meningkatkan produktivitas.

Dadang menegaskan, potensi pasar Mobisaria sangat  besar, satu BMT bisa memiliki 10.000 – 20.000 anggota. “Target kita semua BMT di Indonesia akan terintgrasi dengan Mobisaria, jika semua bisa dihubungkan dengan Mobisaria bisa mencakup sekitar 30 juta anggota, belum lagi menghitung anggota dari kalangan pesantren,” jelas Dadang. 

Reporter: Ahmad Febrian
Editor: Ahmad Febrian

Reporter: Ahmad Febrian
Editor: Ahmad Febrian
Video Pilihan

Multifinance optimistis bisa menjaga margin bunga bersih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Biaya dana yang harus ditanggung industri pembiayaan mengalami kenaikan di tahun ini mengikuti tren kenaikan suku bunga acuan. Pelaku usaha pun harus berupaya keras untuk menjaga perolehan margin bunga.

Direktur Utama PT BCA Finance Roni Haslim mengatakan, untuk menjaga margin bunga bersih atau net interest margin (NIM), pihaknya selalu melakukan penyesuaian bunga pembiayaan setiap ada kenaikan biaya dana. “Bunga jual kami akan terus mengikuti naik turunnya cost of fund,” kata dia, Rabu (19/12).

Untungnya, perusahaan ini masih bisa mendapat pendanaan dengan beban bunga yang relatif lebih rendah lewat pinjaman dari Bank BCA. Dengan begitu, BCA Finance diklaim masih bisa menawarkan bunga yang kompetitif dibanding kompetitor meski harus mengerek bunga pembiayaan. Dengan keunggulan ini, ia optimis ke depan BCA Finance bisa terus menjaga NIM dengan cukup baik.

Strategi serupa juga dilakukan PT BFI Finance Indonesia. Direktur BFI Finance Sudjono mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menyesuaikan tren kenaikan biaya dana yang sudah terjadi di pasaran akibat kenaikan suku bunga acuan.

Hingga kuartal ketiga ini, ia menyebut margin bunga perusahaan yang banyak bermain di segmen kredit mobil bekas ini masih cukup terjaga dikisaran dua digit. Hal ini diantaranya terbantu oleh kondisi biaya dana di awal tahun ini yang lebih rendah ketimbang tahun lalu.

Meski begitu, kondisi biaya pendanaan di kuartal-kuartal berikutnya diakui bakal makin menantang. Untuk itu, pihaknya bakal makin banyak mencari sumber-sumber dana murah yang bisa didapat, selain dengan menekan sejumlah biaya yang masih bisa dioptimalkan.

Reporter: Tendi Mahadi
Editor: Wahyu Rahmawati

Reporter: Tendi Mahadi
Editor: Wahyu Rahmawati
Video Pilihan

Fintech syariah telah lampui target penyaluran dana 2018

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Fintech syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keungan (OJK) telah melampaui target penyaluran pinjaman tahun 2018. Dua fintech syariah yang terdaftar di OJK, yaitu Dana Syariah dan Ammana telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 70 miliar dan Rp 7 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya memperkirakan, penyaluran pinjaman fintech syariah akan mencapai Rp 60 miliar sampai akhir tahun. Bahkan, prediksi Ronald ini juga turut memasukkan empat fintech syariah yang tengah dalam proses pencatatan di OJK. 

“Kami memperkirakan jumlah pinjaman akan akan sampai Rp 50 miliar–Rp 60 miliar karena masyarakat makin penasaran dengan pembiayaan syariah,” kata Ronald kepada Kontan.co.id, Kamis (2/8).

Sementara, Sekreterais Jenderal AFSI, Lutfhi Adhiansyah mengatakan, pihaknya belum memiliki target penyaluran pinjaman untuk 2019. Menurutnya, tahun depan AFSI akan fokus terlebih dahulu pada peningkatan kualitas dari para anggotanya. 

“Pasti dengan teknologi kita harus menunjukkan kecepatan, layanan, dan profesionalitas. Akan tetapi, di atas semua itu adalah kualitas. Jangan sampai ngejar kecepatan tapi secara kualitas amburadul,” kata dia saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (14/12).

Selain itu, AFSI juga akan meningkatkan edukasi dan perlindungan terhadap konsumen dengan memastikan semua anggotanya menjalankan prinsip-prinsip syariah secara benar. AFSI juga akan mengedepankan semangat kolaborasi dengan bank-bank syariah serta anggota asosiasi. 

Hal itu sudah terbukti dengan Dana Syariah yang telah menjalin pembicaraan dengan tiga bank syariah, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah untuk menjadi investor siaga di fintech tersebut.

Semangat kolaborasi fintech dengan perbankan juga mendapat sambutan baik dari Bank Indonesia (BI). Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan bank dan fintech harus berkolaborasi karena ada begitu banyak pangsa pasar pendanaan yang tidak bisa dilayani oleh bank, termasuk 60 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia.

“Karena buat bank terlalu mahal untuk masuk ke mereka. Mereka punya kredit worthiness yang sangat rendah. Apalagi bank tidak tahu informasi UMKM sehingga kalau bank harus meminjamkan uangnya ke UMKM, ia menghadapi risiko yang besar,” kata Erwin pada Kamis (13/12).

Untuk itu, menurut dia, kemunculan berbagai fintech ini dapat menjadi jembatan antara bank dan UMKM. “Jadi jangan dianggap sebagai saingan. Kami dari BI sangat ingin mendorong kolaborasi tadi karena menang banyak pangsa ekonomi yang belum di-serve oleh BI,” kata dia. Di samping itu, menurut Erwin, bank juga bisa masuk ke pangsa pasar ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui credit scoring UMKM ini.

Hingga kini, anggota AFSI sudah mencapai 60 fintech yang terdiri dari P2P lending, payment, aggregator, dan e-commerce. Dari 60 anggotanya, 2 fintech P2P lending sudah terdaftar di OJK dan hampir 10 fintech tengah mengurus dokumen untuk tercatat di OJK, di antaranya Ethis Crowd, Kapital Boost, SyarQ, dan Syarfi.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Yoyok

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Yoyok
Video Pilihan

BFI Finance bangun sekolah bagi korban gempa di Lombok

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) menggelar program Sekolah Indonesia Cepat Tanggap (SICT) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Program ini bekerjasama dengan Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) dan FUSI Foundation.

Regional Manager Wilayah Jawa Timur 2 PT BFI Finance I Kadek Tirtayasa mengatakan, program ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan Lombok dari sisi infrastruktur fasilitas pendidikan pasca gempa yang mengguncang Lombok Juli lalu.

Salah satunya dengan membangun fasilitas sekolah bagi anak-anak di Lombok. Seperti pembangunan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dalam Yayasan Pendidikan Riyadlul Wardiyah di Batu Layar, Lombok Utara dan telah diresmikan hari ini.

“Kami tidak hanya membangun kembali fisik sekolah bagi anak-anak Lombok, tapi kami membangun kembali mimpi dan menyemangati mereka bahwa mereka dapat terus bersekolah dan mewujudkan cita-citanya,” kata Kadek, di Lombok, Senin (10/12).

Untuk konsep dan teknis pembangunan, lanjut Kadek, pihaknya mempercayakan kepada para ahlinya dari rekan-rekan ILUNI FTUI. Menurutnya, pembangunan sekolah ini cukup cepat. Dengan waktu sekitar dua bulan, terhitung sejak peletakan batu pertama pada 6 Oktober silam, gedung sekolah telah rampung.

Selain membangun sekolah, BFI Finance juga tanggap terhadap pemulihan pascabencana dengan menggagas beragam bantuan di Lombok dan wilayah bencana lainnya. 

Baru-baru ini, BFI Finance berinisiatif melaksanakan program trauma healing dengan melakukan pendampingan psikolog kepada para korban gempa Palu-Donggala Sulawesi Tengah, serta mengirimkan bantuan logistik.

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Marah fintech ilegal, begini cara Danain berbisnis

KONTAN.CO.ID -JAKARTA.  Keberadaan financial technology (fintech) ilegal saat ini kian mengkhawatirkan, sebab korbannya semakin banyak. Selain tidak transparan dalam hal suku bunga dan sejumlah biaya, fintech ilegal juga kerap melakukan penagihan dengan cara yang tidak baik, sehingga sangat meresahkan. Lantas, bagaimana mekanisme penagihan di Danain, yang merupakan platform Peer to Peer (P2P) Lending pertama beragunan emas di Indonesia?

Co-founder & CEO Danain Budiardjo Rustanto mengatakan, Danain bermitra dengan PT MAS (Mas Agung Sejahtera) yang merupakan perusahaan pergadaian swasta. Sesuai regulasi perusahaan pergadaian, tenor pendanaan di Danain maksimal empat bulan atau 120 hari.

Ketika jatuh tempo tiba, PT MAS akan langsung melunasi pokok dan bunga kepada pihak pendana atau lender melalui platform Danain. Jadi, secara keseluruhan, tidak ada dampak sama sekali bagi pendana atau investor ketika terjadi gagal bayar atau keterlambatan bayar dari pihak peminjam. Urusan penagihan, 100% jadi tanggung jawab PT MAS.

Dua hari sebelum jatuh tempo tiba, PT MAS biasanya akan menelpon atau mengirimkan SMS pada pihak peminjam untuk mengingatkan perihal pelunasan. Jika tidak ada respon, PT MAS akan mengingatkan kembali pada hari H, dan ditunggu hingga tujuh hari kemudian. PT MAS akan kembali menghubungi atau datang ke rumah peminjam jika tidak ada kabar sama sekali.

“PT MAS tidak memakai jasa penagihan. Mereka melakukan penagihan sendiri dengan cara yang sangat sopan. Selama ini, belum pernah terjadi kasus penagihan yang meresahkan di PT MAS. Itu karena mereka memegang agunan berupa emas,” ujar Budiarjdo dalam siaran pers ke Kontan.co.id, Selasa (4/12).

Biasanya, lanjut Budiarjdo, PT MAS akan menyarankan perpanjangan waktu jika pihak peminjam ternyata belum bisa melakukan pelunasan. Dengan syarat, peminjam harus membayar bunganya terlebih dahulu. Sejauh ini, mekanisme seperti itu berjalan lancar, pihak peminjam menyetujuinya.

Budiardjo menambahkan, pelunasan pinjaman di PT MAS punya perbandingan 50:50. Sekitar 50% pelunasan sampai bulan keempat, sedangkan 50% lagi tidak sampai empat bulan. Sementara itu, selama beroperasi kurang lebih empat tahun, persentase gagal bayar di PT MAS juga sangat kecil.

Budi juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada jika ingin melakukan pinjaman secara online. Ia menyarankan untuk bertransaksi dengan fintech yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. ”Cara paling mudah adalah dengan masuk ke website OJK dan cek nama platform-nya. Itu merupakan langkah kecil, namun punya dampak yang sangat besar,” kata dia.

Platform Danain senantiasa mengutamakan keamanan dalam berinvestasi. Dalam waktu dekat, Danain ingin memperkuat positioning-nya di industri fintech dalam negeri, serta melahirkan produk-produk baru yang lebih inovatif di tahun depan. “Yang tak kalah penting, Danain juga akan menambah jumlah mitra pergadaian agar pendanaan yang tersedia semakin banyak,” terang Budi.

Di platform Danain, ada puluhan bahkan ratusan emas yang selalu siap untuk didanai dengan nominal bervariasi. Total pendanaan yang tersedia setiap harinya berkisar di angka tiga miliar rupiah. Sejak melantai dari Juli 2018 lalu, Danain telah berhasil menyalurkan pinjaman lebih dari Rp 60 miliar, dengan Non Performing Loan (NPL) tetap berada di angka 0%.

Reporter: Azis Husaini
Editor: Azis Husaini

Reporter: Azis Husaini
Editor: Azis Husaini
Video Pilihan

Ekonom CIMB Niaga: Penurunan harga komoditas berefek beda ke setiap bank

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menjelang akhir tahun ini, harga dua komoditas utama Indonesia yaitu crude palm oil (CPO) dan karet turun cukup dalam. 

Harga CPO di bursa Malaysia tercatat turun 28,6% year to date menjadi 1.834 ringgit per ton. Sedangkan untuk harga karet di bursa Tokyo Commodity Exchange juga turun sebesar 32,18% ytd menjadi ¥ 137 per kilogram (kg).

Adrian Panggabean, Kepala Ekonom CIMB Niaga mengatakan, penurunan harga komoditas ini berefek berbeda ke setiap bank. “Efek penurunan harga ini tidak merata,” kata Adrian kepada kontan.co.id, Rabu (28/11).

Secara umum bank besar memang sudah mengurangi penyaluran kredit ke komoditas seiring dengan penurunan harga yang terjadi beberapa periode sebelumnya. Namun memang ada beberapa bank yang masih menyalurkan kredit komoditas terutama CPO dan karet yang cukup besar.

Menurut Adrian kelompok bank BUKU II dan BUKU III mempunyai daya tarik ke komoditas cukup besar. Selain kelompok bank ini, bank terkait konglomerasi dan bank BUMN juga mempunyai portofolio cukup besar terkait hal ini.

Dengan penurunan harga komoditas diperkirakan akan menyebabkan bank yang banyak bermain di sektor ini akan terkena.

Jika melihat dari data Otoritas Jasa Keangan (OJK) sampai kuartal III-2018, data kredit komoditas yang terdiri dari pertaninan dan kehutanan sebesar Rp 338,5 triliun dengan NPL 1,5%.

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

OJK cabut sanksi pembekuan PT Tirta Finance

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan PT Tirta Finance. Pencabutan sanksi ini berdasarkan surat tanggal 8 November 2018.

Sebelumnya, pada 5 September 2018, OJK membekukan kegiatan usaha perusahaan tersebut karena melanggar aturan yang berlaku. PT Tirta Finance tidak menyerahkan laporan hasil penilaian tingkat risiko tahun 2017 hingga batas waktu yang ditentukan.

Padahal, Pasal 7 ayat (1) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan menyatakan bahwa lembaga keuangan wajib menyerahkan laporan hasil penilaian tingkat risiko paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya. Jadi, seharusnya PT Tirta Finance menyerahkan laporan tersebut paling lambat 28 Februari 2018.

“Berdasarkan hasil monitoring kami melalui Sistem Informasi Risk Based Supervision (SIRIBAS), PT Tirta Finance telah menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko untuk periode tahun 2017,” kata Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK, Moch. Ihsanuddin dalam suratnya kepada PT Tirta Finance, Kamis (8/11).

Dengan dicabutnya sanksi tersebut, PT Tirta Finance dapat melakukan kegiatan usahanya kembali dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Trade finance BNI cabang New York tumbuh 25% di kuartal III-2018

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatatkan pertumbuhan transaksi trade finance di cabang New York sebesar 24,62% year on year (yoy) pada kuartal III-2018.

Direktur Tresuri dan Internasional BNI Rico Rizal Budidarmo menuturkan transaksi trade finance BNI cabang New York pada September 2017 hanya US$ 60,5 juta. Nilai ini terus meningkat menjadi US$ 75,4 juta pada sembilan bulan pertama 2018.

“Hal ini sejalan dengan komitmen BNI untuk meningkatkan bisnis Indonesia related, terutama untuk peningkatan ekspor dari Indonesia ke pasar Amerika Serikat guna mendukung penguatan ekonomi Indonesia,” ujar Rico dalam keterangan tertulis, Jumat (16/11).

Guna meningkatkan kinerja trade finance, BNI melalui kantor cabangnya di New York menyelenggarakan berbagai aktivitas yang mengkonfirmasi daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan perdagangan untuk menarik baik calon investor dan eksportir.

Yang terbaru, BNI gelar forum bisnis bersama KJRI New York dengan tema Business Forum on Trade, Tourism, and Investment (TTI) in Indonesia. Pada acara tersebut, BNI berkesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan investor dan pebisnis AS dalam memfasilitasi layanan perbankan yang dapat disediakan BNI sebagai pendukung transaksi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam forum bisnis kali ini hadir lebih dari 200 pebisnis dan investor AS. Forum ini bertujuan mempromosikan potensi kerjasama ekonomi antara AS dan Indonesia dalam bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi. Empat bidang utama yang diangkat dalam kegiatan tersebut antara lain pariwisata, ekonomi kreatif, infrastruktur, dan manufaktur.

Forum bisnis ini diharapkan dapat mendorong kerjasama ekonomi Indonesia dan AS yang lebih erat dan menguntungkan kedua belah pihak. BNI menilai event seperti ini menjadi salah satu faktor pendorong tumbuhnya transaksi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Risiko lebih besar,BCA Finance hati-hati di bisnis kredit mobil bekas

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kenaikan harga mobil baru sebagai imbas pelemahan rupiah dinilai bisa mengalihkan perhatian konsumen ke segmen mobil bekas, karena masyarakat bisa memiliki kendaraan dengan harga yang lebih murah. Hal ini bisa jadi stimulus bagi bisnis kredit mobil seken.

Meski bisnis bisa lebih ngegas, sejumlah perusahaan mengaku tak mau terlalu jor-joran. Pasalnya menurut Direktur Utama PT BCA Finance Roni Haslim, ada sejumlah pertimbangan yang mesti diperhatikan pelaku usaha. Salah satunya adalah soal karakteristik nasabah di segmen ini.

Roni menyebut, secara alami risiko di bisnis kredit mobil bekas lebih tinggi ketimbang mobil baru. Soalnya mayoritas pembeli mobil seken adalah masyarakat yang baru pertama kali punya mobil. Kestabilan finansial dari segmen ini dinilai belum terlalu kuat.

Alhasil rasio non performing finance (NPF) di pembiayaan kendaraan roda empat bekas jadi lebih besar. Padahal pelaku pembiayaan termasuk BCA Finance disebutnya cenderung untuk lebih memperhatikan soal rasio kredit bermasalah. “Jadi kami juga harus makin selektif dalam menyalurkan pembiayaan,” kata dia belum lama ini.

Terlebih rasio NPF perusahaannya memang menunjukan kenaikan. Yakni dari 1,05% di September 2017 menjadi 1,34% di September 2018. BCA Finance berupaya menekan rasio kredit bermasalah ke level 1% di akhir 2018.

Di sisi lain, bisnis pembiayaan mobil bekas tumbuh stabil di tahun ini. Kontribusi dari segmen ini masih berada di kisaran 30% dari total pembiayaan yang disalurkan BCA Finance sampai September 2018 yang mencapai Rp 25,5 triliun.

Reporter: Tendi Mahadi
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Tendi Mahadi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Optimalkan efisiensi, BOPO Bank Bukopin membaik

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) mencatat perbaikan efisiensi sampai kuartal III-2018. Hal ini tercermin dari rasio biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional atau BOPO yang menurun.

Tercatat sampai kuartal III-2018 BOPO Bank Bukopin ada di level 94% atau turun dari awal 2018 yang sebesar 99%. Sedangkan rasio cost to income atau CIR sampai kuartal III-2018 sebesar 74% dari awal 2018 sebesar 82%.

Adhi Brahmantya, Direktur Bank Bukopin mengakui rasio efisiensi menunjukkan tren yang membaik. “Program yang berdampak signifikan terhadap efisiensi BOPO adalah simplifikasi bisnis proses,” kata Adhi kepada kontan.co.id, Selasa (6/11).

Selain itu Bukopin juga melakukan pengembangan teknologi informasi untuk menggantikan proses yang manual. Bukopin juga melakukan peningkatan produktifitas jaringan layanan.

Jika dihitung sampai kuartal III-2018 rasio efisiensi BOPO mengalami perbaikan ditunjukkan dengan penurunan 7%. Sampai akhir tahun Bank Bukopin menargetkan rasio BOPO bisa menjadi 92% dan CIR menjadi 72%.

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika

Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi bukukan laba Rp 394 juta di kuartal III-2018

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi membukukan laba bersih Rp 394 juta di kuartal III-2018. Pada periode yang sama tahun lalu, perusahaan mencatat kerugian Rp 2,27 miliar.

Laba sebesar Rp 394 juta periode ini ditopang dari bertumbuhnya pendapatan ujrah sebesar 10% menjadi Rp 6,6 miliar. Pada periode sama tahun lalu, perusahaan mencatatkan pendapatan ujrah sebesar Rp 6 miliar.

Selain itu, hasil investasi perusahaan juga naik 140,7% menjadi Rp 6,5 miliar. Pada periode sama tahun lalu, perusahaan mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 2,7 miliar.

Meski beban komisi juga mengalami peningkatan 243,2% menjadi Rp 2,3 miliar, setelah pada periode sama tahun lalu, perusahaan mencatatkan beban komisi Rp 671 juta, perusahaan masih dapat membukukan laba hingga kuartal III 2018.

Secara year to date, perusahaan juga berhasil mencatatkan pertumbuhan aset 4,55% menjadi Rp 173,84 miliar. Di awal tahun, perusahaan membukukan Rp 166,26 miliar.

Reporter: Puspita Saraswati
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Puspita Saraswati
Editor: Herlina Kartika

Luncurkan empat produk asuransi baru, BRI Life sasar generasi milenial

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bertepatan dengan ulang tahun ke-31, BRI Life hari ini, Minggu (4/11) meluncurkan empat produk asuransi terbarunya. Produk yang di-launching adalah Asuransi Lentera, Asuransi Medicare, Asuransi Medicare Plus, serta Asuransi CC (Critical Care) 108.

Direktur Utama Asuransi BRI Life Gatot Mardiwasisto Trisnadi berharap keempat produk asuransi ini nantinya dapat mendorong tercapainya misi BRI Life di tahun 2019 untuk menjadi perusahaan asuransi terbesar di skala asuransi mikro.

Ia mengatakan, BRI Life akan mengubah fokus perusahaan yang saat ini menggarap segmen masyarakat dewasa menjadi mengarah ke milenial.

“Dari tujuh juta nasabah BRI Life, hanya 30% diantaranya yang milenial berusia di bawah 45 tahun, padahal pootensi pasar masih luas. Nasabah dari induk perusahaan atau Bank BRI saja ada lebih dari 103 juta, maka dari itu di tahun 2019 kami targetkan bisa mendapat 3 juta nasabah,” katanya saat ditemui di Sentra BRI Minggu (4/11).

Anik Hidayati, Direktur Pemasaran & Bisnis Asuransi Syariah juga mengatakan BRI Life pada tahun 2019 akan membuka lebih luas jalur distribusi bancassurance sekaligus jalur distribusi digital untuk semua produk-produk asuransi perusahaan.

“BRI Life optimistis di tahun 2019 bisa mewujudkan target 50% nasabah berasal dari milenial atau sekitar lima juta nasabah. Strategi yang kami lakukan adalah kerjasama dengan startup diantaranya Go-Fit, Pasar Polis dan Fast Pay,” katanya.

Rencananya, Anik mengatakan pemasaran produk melalui MoU dengan perusahaan-perusahaan startup akan mulai dijalankan pada Januari 2019.

Sebagai catatan, Asuransi Lentera merupakan produk yang disalurkan melalui jalur distribusi bancassurance, dengan cara bertahap akan dipasarkan oleh frontliners Bank BRI di seluruh Indonesia. Produk asuransi ini memberikan jangka waktu perlindungan untuk delapan tahun dengan membayar premi selama lima tahun. 

Ini mencakup perlindungan terhadap lima jenis penyakit kritis diantaranya; kanker, jantung, stroke, ginjal dan hepatitis. Di akhir masa asuransi, nasabah akan mendapatkan pengembalian premi sebesar 110%.

Asuransi Medicare merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan kesehatan dengan batasan manfaat yang lengkap (inner limit) serta fasilitas cashless (pembayaran non tunai) yang berlaku hingga ke manca negara.

Asuransi Medicare Plus merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat lebih berupa perlindungan kesehatan dengan manfaat lengkap as charged serta fasilitas cashless (pembayaran non tunai) yang berlaku hingga manca negara.

Asuransi CC (critical care) 108 merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap 108 kondisi penyakit kritis berupa fasilitas perawatan di tahap stadium awal terdeteksinya suatu penyakit kritis (early stage).

Reporter: Puspita Saraswati
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Puspita Saraswati
Editor: Herlina Kartika

Porsi DPK valas tiga bank ini masih mini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Guna menjaga likuiditas, bank terus memacu dana pihak ketiga (DPK). Bank himpun DPK baik dalam rupiah maupun valuta asing (valas).

PT Bank Central Asia Tbk misalnya, yang mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 6,9% year on year (yoy) menjadi Rp 613,89 triliun hingga September 2018.

Dari jumlah itu, “DPK Valas hanya sekitar 8% dari total DPK secara keselurahan per September 2018. Dimana lebih banyak penempatan di Giro. Kita berharap akan stabil sampai akhir tahun ini,” ujar Sekretaris Perusahaan BCA Jan Hendra kepada Kontan.co.id, Jumat (2/11).

Artinya, DPK valas BCA per September hanya sekitar Rp 49,11 triliun.

Tak mau kalah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga mampu menghimpun pertumbuhan DPK 16,06% yoy menjadi Rp 195,05 triliun hingga September 2018.

“DPK valas masih kecil, baru 1% dari total dana yang dihimpun. Karena deposito valas dan tabungan valas baru kita luncurkan di awal tahun. Porsinya masih lebih besar deposito valas,” kata Direktur Konsumer BTN Budi Satria.

Budi menambahkan, BTN akan terus mendorong pertumbuhan DPK valas melalui tabungan valas BTN dengan brand Felas.

Catatan saja, berdasarkan data BI, DPK valas tumbuh lebih besar ketimbang DPK rupiah.

Sebab, “Saat ini di Indonesia valas khususnya dollar AS masih dianggap sebagai investasi yang penting untuk menghadapi gejolak nilai tukar. Sebagai pengaman finansial,” jelas Budi.

Begitu pun dengan PT Bank OCBC NISP Tbk yang mencatatkan DPK per September 2018 sebesar Rp 118,44 triliun. Nilai ini tumbuh 3% yoy dari Rp 114,75 triliun.

“Pertumbuhan DPK valas kami relatif flat. Lebih banyak di deposito. Proyeksi akhir tahun rasanya juga relatif naik di bawah 5%,” ungkap Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto

Apro Financial asal Korea sah miliki 77% saham Bank Dinar Indonesia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Dinar Indonesia Tbk (DNAR) mengumumkan, Apro Financial Co Ltd asal Korea Selatan telah resmi membeli 77,38% kepemilikan saham perusahaan. Eksekusi pembelian ini dilakukan setelah Bank Dinar mendapat lampu hijau melepas saham pada 8 Oktober lalu. 

Dalam pengumumannya pada Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (1/11), Bank Dinar menyatakan, Apro membeli 1,71 miliar saham dengan harga Rp 396,89 per saham pada Kamis (25/10) lalu. Dengan kata lain, Apro harus merogoh kocek sebesar Rp 691 miliar untuk mengempit mayoritas saham Bank Dinar tersebut.

Adapun setelah transaksi, dari yang semulanya tidak ada, Apro memiliki 77,38% saham DNAR setelah transaksi. Apro menyatakan tujuan dari transaksi ini untuk pengembangan usaha DNAR.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (1/11) saham DNAR ditutup stagnan pada level harga Rp 324.

Sebelumnya KONTAN memberitakan, setelah akuisisi ini, Bank Dinar akan merger dengan PT Bank Oke Indonesia, sehingga menjadi bank dengan kategori BUKU II (bermodal antara Rp 1 triliun – di bawah Rp 5 triliun). Merger ditargetkan rampung di akhir 2018.

Setelah merger, Apro akan menyuntikkan modal Rp 500 miliar dalam lima tahun ke depan, dan menaikkan status bank menjadi BUKU III. 

Reporter: Willem Kurniawan
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Willem Kurniawan
Editor: Sanny Cicilia

Likuiditas mengetat, bank menengah agresif tarik dana mahal

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank menengah agresif menarik dana mahal. Hal ini tercermin dari suku bunga deposito spesial rate kelompok bank BUKU III atau yang mempunyai modal inti antara Rp 5 triliun-Rp 30 triliun di atas rata-rata industri.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sampai kuartal III-2018, bunga spesial rate deposito rata-rata industri sebesar 7,02%. Sedangkan spesial rate deposito bank BUKU III sebesar 7,17%.

LPS mencatat bank BUKU III mencatat kenaikan LDR cukup pesat melampaui suku bunga spesial rate bank BUKU IV, II dan BUKU I. Sebagai gambaran saja, bunga spesial rate BUKU IV sebesar 6,96%, BUKU II sebesar 6,91%, dan BUKU I sebesar 6,9%.

Dody Arifianto, Direktur Grup Surveillans dan Stabilitas Sistem Keuangan LPS mengatakan, kenaikan bunga deposito spesial rate bank menengah cukup tinggi karena penyaluran kredit bank BUKU III cukup tinggi.

“Pertumbuhan kredit bank BUKU III cukup tinggi yaitu 12,5% sampai September 2018,” kata Doddy, Rabu (31/10). 

Bunga deposito spesial rate di BUKU III yang tinggi ini karena likuiditas bank menengah yang cukup ketat.

Likuiditas bank BUKU III yang ketat ini ditunjukkan dengan rasio kredit dibandingkan dana pihak ketiga (DPK) yang di atas industri sebesar 103%. Dengan likuditas yang agak ketat ini menurut Doddy membuat bank menengah agresif menarik dana.

Beberapa bankir bank BUKU III menyebut persaingan perebutan likuiditas membuat bank menengah agresif menaikkan bunga deposito spesial rate. 

Djumariah Tenteram, Direktur Retail Banking Bank Permata bilang kompetisi menggalang dana pihak ketiga akan semakin ketat menjelang akhir tahun.

“Hal ini seiring dengan tren suku bunga di industri yang akan meningkat,” kata Djumariah, Rabu (31/10). Menurut Djumariah ini merupakan fenomena yang maklum terjadi dari tahun ke tahun.

Asadi Budiman, Sekretaris Perusahaan Bank BJB bilang faktor yang mempengaruhi bunga deposito spesial rate adalah kondisi pasar baik kondisi likuiditas dan bunga instrumen lain yang bersifat risk free.

“Proyeksi sampai akhir tahun diperkirakan bunga deposito spesial rate masih naik 25 bps-50 bps,” kata Asadi, Rabu (31/10). 

Ferdian Satyagraha, Direktur Keuangan Bank BJB bilang faktor yang mempengaruhi bunga deposito spesial rate adalah persaingan bank dalam mengejar pertumbuhan dana akhir tahun.

“Sampai akhir tahun diproyeksi tingkat persaingan bank makin ketat, bahkan tidak sehat dan dampaknya ke bank kecil yang akan terjepit,” kata Ferdian, Rabu (31/10).

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika

Jumlah nasabah asuransi pertanian masih terbatas

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah masih kesulitan merealisasikan program asuransi pertanian yang telah digagas sejak tahun 2015 lalu. Padahal, program asuransi pertanian tersebut bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen.

Padahal, Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian (Kemtan) menjelaskan, petani yang program asuransi petani tersebut  cukup hanya membayar premi Rp 36.000 per hektare (ha) tanaman padi jika ingin ikut program asuransi. Adapun sisa premi lainnya dari total Rp 180.000 per Ha dibayarkan oleh pemerintah.

“Kita tidak tahu kenapa petani takut dengan asuransi padahal ini membantu petani,” kata Agung kepada KONTAN, Selasa (31/10). Ia bilang, asuransi pertanian mulai diterapkan tahun 2016, awalnya untuk petani padi.

Melalui asuransi pertanian ini, jika ada petani yang memiliki lahan 1 ha mengalami gagal panen, maka ia akan mendapat uang klaim sebesar Rp 6 juta. Namun sayang, Agung bilang, promosi program asuransi ke petani padi tersebut tidaklah mudah diterapkan karena minimnya promosi dan edukasi.

Perlu diketahui, untuk program ini, pemerintah mengimplementasikannya lewat PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo. Untuk meningkatkan jumlah nasabah asuransi pertanian ini, Agung bilang, sudah memberdayakan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Selain kesadaran masyarakat yang masih rendah, Agung bilang, Jasindo juga masih kesulitan untuk verifikasi karena kurangnya pengalaman di seluk-beluk pertanian. “Banyak masalah, diantaranya keengganan petani dan yang kedua adalah masalah verifikato (Jasindo),” ungkap Agung.

Data Kemtan menyebutkan, tahun 2015 lalu, ada 401.408 petani yang ikut asuransi dengan luas lahan lebih kurang dari 200.00 ha. Kemudian tahun 2016 keikutsertaan petani naik menjadi 900.000 petani dengan luas lahan hampir mencapai 500.000 ha, pada tahun 2017 dan kemudian naik menjadi 1.500.000 petani dengan luas lahan 997.000 ha.

Untuk tahun 2018, keikutsertaan petani belum terdata namun untuk cakupan lahan mencapai 246.000 ha per Agustus 2018 dan hingga Oktober sudah mencapai 700.000 ha dimana target awal kepesertaan asuransi adalah 1 juta ha tiap tahunnya.

Reporter: Kiki Safitri
Editor: Asnil Amri

Reporter: Kiki Safitri
Editor: Asnil Amri

ASURANSI PERTANIAN

OJK: LINE Financial Asia tak akan menjadi mayoritas di Bank KEB Hana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Setelah LINE Financial Asia, anak usaha LINE Financial masuk menjadi pemegang saham 20% Bank KEB Hana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan perusahaan teknologi ini tak akan menjadi pemegang saham mayoritas.

Hal ini disampaikan Slamet Edy Purnomo menjadi Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK kepada kontan.co.id, Senin (29/10). “Setahu saya LINE Financial Asia minoritas di Bank KEB Hana,” kata Slamet.

Bagaimana nanti rencana bisnis KEB Hana setelah LINE masuk?

Slamet bilang KEB Hana ingin membangun produk digital banking. Hal ini karena di Korea Selatan sudah banyak produk digital banking. Sebagai gambaran saat ini Bank KEB Hana dimiliki 89% oleh KEB Hana Bank Korea. Sisanya dimiliki International Finance Corporation 9,9% dan Bambang Setijo 1%.

LINE Financial Asia akan secara resmi melakukan finalisasi perjanjian dengan PT Bank KEB Hana setelah menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan segera mempersiapkan peluncuran layanan perbankan digital yang diperkirakan tersedia di tahun 2019.

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Wahyu Rahmawati

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Wahyu Rahmawati

AKUISISI BANK

Ajak milenial berinvestasi, BNI luncurkan SiMUDA

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) meluncurkan produk Simpanan Pemuda dan Mahasiswa (SiMUDA) RumahKu dan InvestasiKu. Hal ini guna mendukung program Bulan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui kedua produk tersebut, BNI memberikan sarana kepada para milenial untuk mulai berinvestasi sejak usia muda tanpa membebani keuangan mereka.

“Melalui SiMUDA RumahKu para milenial dapat mulai berinvestasi untuk keperluan pembelian atau renovasi rumah, dan pendidikan. Setiap bulannya, BNI akan melakukan pendebetan dari rekening tabungan nasabah dengan jangka waktu fleksibel antara 1 sampai dengan 18 tahun. BNI juga menawarkan suku bunga yang kompetitif,” ujar Direktur Bisnis Ritel BNI Tambok P Setyawati dalam keterangan tertulis, Minggu (28/10).

Selian itu, para milenial juga mendapatkan nilai tambahan yaitu perlindungan asuransi dari BNI Life SIMUDA Saving Protection tanpa premi. Maksimal pertanggungan untuk masing-masing tertanggung adalah Rp 6 miliar.

Setelah memiliki SIMUDA RumahKu, milenial juga bisa mulai berinvestasi melalui SiMUDA InvestasiKu yang mendapat dukungan penuh dari BNI Asset Management (BNI AM).

Produk investasi tersebut memiliki fitur investasi Reksa Dana BNI AM 30 (BNI 30) dengan jenis reksa dana indeks saham. BNI 30 itu mudah dimonitor serta transparan.

“Para milenial juga akan dibantu oleh tenaga ahli Pasar Modal dari BNI AM. Pembelian awalnya sangat murah yaitu hanya Rp 100 ribu serta proses pengelolaannya aman karena berada di bawah pengawasan OJK,” tambah Tambok.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Narita

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Narita

BISNIS PERBANKAN

Bunga KUR diturunkan, BNI Manado salurkan Rp 524 miliar

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Usaha pemerintah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak 2018 mulai punya imbas. PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BBNI) wilayah Manado lampaui target penyaluran KUR.

Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Susiwijono bilang sejak 2018 pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR efektif pertahun dari 9% menjadi 7%.

“Selain itu, target porsi penyaluran juga diprioritaskan ke sektor-sektor produksi seperti pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan,” kata Susiwijono ketika membuka Rembuk Nasional, di Manado, Sabtu (27/10).

Nah, akibat diciutkannya suku bunga KUR, penyaluran juga makin bertambah. BNI Manado misalnya, sepanjang 2018 BNI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 524 miliar kepada 2.397 debitur. Nilai ini melampaui target yang diberikan pemerintah kepada BNI Manado pada 2018 yaitu senilai Rp 410 miliar.

Sementara beberapa sektor andalan BNI Manado menyalurkan KUR adalah perdagangan, makanan dan minuman, pertanian, kehutanan, dan Industri kecil. Dan terutama adalah sektor perikanan dan kelautan.

“Manfaat dari KUR sangat kami rasakan, kemudahan proses kredit serta keringanan pengembalian angsuran dengan bunga 7% sangat membantu usaha kami,” kata Hasan Ladin, Nelayan asal Bitung, Sulawesi Utara dalam keterangan resmi BNI, Sabtu (27/10).

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Sanny Cicilia

KUR

Asbanda nilai potensi BPD masuk pasar modal cukup besar

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) melihat potensi bank daerah yang masuk ke pasar modal cukup besar. Apalagi, aset bank pembangunan daerah (BPD) masih kecil yaitu Rp 670 triliun.

Total aset ini berasal dari jumlah total 27 bank daerah di Indoensia. Kresno Sediarsi, Ketua Umum Asbanda mengatakan, masuknya bank daerah ke pasar modal diharapkan bisa memperkuat permodalan.

“Hal ini diharapkan bisa meningkatkan peran BPD bagi perekonomian Indonesia,” kata Kresno dalam sambutan dalam pembukaan bursa, Jumat (26/10).

Ekspansi BPD ke pasar modal ini seiring dengan program transformasi penguatan kelembagaan dan struktural. Dengan ini diharapkan bank daerah bisa mendapatkan alternatif pendanaan yang lebih baik. 

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Narita

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Narita

BPD

Akhir tahun ini, BRI Agro akan luncurkan aplikasi pinjaman mikro

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Akhir tahun ini, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) akan meluncurkan produk online lending. Produk online lending ini terkait dengan penyaluran kredit mikro yang selama ini menjadi keahlian BRI Agro.

Hirawan Nur Kustono, Sekretaris Perusahaan BRI Agroniaga mengatakan, peluncuran online lending ini akan dibantu sang induk yaitu BRI sebagai penyedia aplikasi.

“Kami masih menunggu persetujuan OJK terkait peluncuran produk ini,” kata Hira ketika ditemui setelah paparan kinerja BRI, Kamis (24/10).

Sebagai ujicoba, pada awal November 2018 ini BRI Agro akan mencoba aplikasi online lending ini di kalangan internal. Namun, Hira juga belum merinci nama aplikasi tersebut. Yang jelas, nantinya BRI Agro akan bekerjasama dengan fintech untuk mengembangkan aplikasi online lending ini.

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Narita

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Narita

EKSPANSI BANK

OnlinePajak kembangkan teknologi blockchain, dorong kepatuhan pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. OnlinePajak, penyedia solusi kepatuhan pajak meraih pendanaan Seri B senilai lebih dari US$ 25 juta. Nantinya pendanaan ini akan digunakan untuk mengembangkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain.

“Dengan investasi baru ini, kami akan mewujudkan sebuah revolusi dalam kepatuhan pajak melalui teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Kami berencana untuk mempercepat perluasan kemampuan kami untuk terus membantu program wajib pajak,” kata CEO & Founder OnlinePajak Charles Guinot dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (24/10).

Pihaknya juga akan mentransformasikan kemudahan berbisnis di Indonesia, dengan membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas mereka, serta mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengelola pajak yang dibutuhkan negara.

Investasi tersebut awalnya dipimpin Warburg Pincus, kemudian diikuti Global Innovation Fund (GIF), dan Endeavor Catalyst. Investor OnlinePajak sebelumnya, Alpha JWC Ventures, Sequoia India, dan Primedge juga berpartisipasi dalam pendanaan kali ini.

Sebelumnya, OnlinePajak juga telah berhasil meraih pendanaan Seri A melalui penanam modal lokal dan asing di akhir 2017. Investasi tersebut awalnya dipimpin oleh Alpha JWC Ventures, perusahaan modal ventura yang telah menyuntikan modal ke sejumlah perusahaan teknologi besar di Indonesia. Sequoia India, yang sudah menanamkan modal di lebih dari 200 perusahaan yang tersebar di India dan Asia Tenggara (termasuk Go-Jek dan Tokopedia).

OnlinePajak adalah aplikasi perpajakan pertama yang telah mengimplementasikan teknologi blockchain. Sejak diluncurkan pada 2015, OnlinePajak telah dipercaya lebih dari 900 ribu pengguna termasuk perusahaan-perusahaan besar di antaranya Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Telkomsel, PT Astra Otoparts Tbk, TNT Skypak International, Bank Permata, Asuransi Sinarmas, dan Tokopedia. Di April 2018, OnlinePajak mendapat pengakuan dari World Economic Forum sebagai salah satu pionir teknologi kelas dunia.

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Sanny Cicilia

FINTECH

OJK siapkan aturan equity crowdfunding sebagai sumber dana UKM

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengeluarkan aturan mengenai layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi (equity crowdfunding).

Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK, Luthfy Zain Fuady mengatakan aturan ini sebagai jawaban dari kebutuhan dari pelaku kelas Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum bisa memanfaatkan pasar modal.

“Bulan ini sudah masuk pada tahap RDK (Rapat Dewan Komisioner), setelah itu antara 10 hingga 15 hari akan diundangkan Kemenkumham. Paling tidak akhir tahun ini sudah bisa keluar,” katanya dalam acara Pelatihan dan Media Gathering Media Massa Jakarta di Bogor, Sabtu (20/10).

Nantinya, para pelaku UKM bisa memanfaatkan equity crowdfunding sebagai sumber pendanaan dalam bentuk investasi penyertaan saham. Pemodal akan mendapatkan manfaat berupa pembagian keuntungan atau dividen sekaligus memiliki hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

“Melalui equity crowdfunding, ini bisa jadi langkah awal pelaku UKM untuk menuju IPO. Skemanya lebih sederhana dibandingkan dengan Initial Public Offering. Pelaku UKM tidak perlu datang ke OJK, tidak memerlukan lawyer dan akuntan, karena ini basisnya urun dana,” tambahnya.

Untuk menjadi pemodal, Luthfy bilang ada ketentuan yang ditetapkan antara lain; bagi pihak yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp 500 juta, nilai maksimum investasinya yakni 5%. Sedangkan bagi pihak yang memiliki penghasilan di atas Rp 500 juta, nilai maksimum investasinya yakni 10%.

Disamping kemudahan-kemudahan investasi yang ditawarkan, Luthfy tak menampik akan adanya risiko tinggi dalam berinvestasi pada platform ini. Risiko itu diantaranya; kemungkinan pemodal tidak mendapatkan dividen, saham yang tidak likuid, dilusi kepemilikan saham, kehilangan modal (capital loss), kegagalan operasional penyelenggara, hingga asimetris informasi dan kualitas informasi.

“Di equity crowdfunding, risiko pemodal berinvestasi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bursa. Karena dalam pendaftaran ke platform tidak di-backup oleh profesi-profesi penunjang, maka risiko harus benar-benar dikalkulasi misalnya hanya orang dengan profil pendapatan tertentu yang membeli produknya,” pungkasnya.

Reporter: Puspita Saraswati
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Puspita Saraswati
Editor: Sanny Cicilia

UMKM